BATAM –
**Borneonews - Natuna**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna, yang terletak di Kepulauan Riau, berencana untuk merekrut sebanyak 994 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam rangkaian Pilkada 2024. Proses pengumuman terkait perekrutan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 17 hingga 21 September 2024. Ketua KPU Kabupaten Natuna, Kusnaidi, mengungkapkan bahwa bagi masyarakat yang berminat untuk mendaftar atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dapat langsung mengunjungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di wilayah masing-masing. Ia menekankan pentingnya perekrutan tersebut, dengan menyatakan, "Kita membutuhkan 994 KPPS, tahapan pembentukan dimulai pada Selasa, 17 September." Sementara itu, Tomi Yanto, seorang komisioner KPU Natuna, menjelaskan bahwa persyaratan untuk menjadi anggota KPPS tidak berbeda dengan syarat pendaftaran untuk menjadi PPS maupun petugas *pantarlih*. Pengumuman serta pendaftaran untuk posisi ini akan dibuka bersamaan pada tanggal yang sama, tetapi dengan batas waktu pendaftaran yang lebih panjang, yaitu dari 17 hingga 28 September. Selain itu, KPU juga menginginkan keberadaan satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) sebanyak 284 orang. Setiap tempat pemungutan suara (TPS) akan membutuhkan dua anggota Satlinmas untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara. Dari segi kompensasi, Ketua KPU menyampaikan bahwa gaji untuk ketua KPPS akan berada pada kisaran Rp900 ribu, sementara untuk anggota ditetapkan sebesar Rp850 ribu. Sementara itu, anggota Satlinmas akan mendapatkan kompensasi sekitar Rp650 ribu. Untuk menjaga kualitas dan kesehatan petugas, KPU Natuna mengutamakan pelamar yang memiliki kondisi kesehatan yang baik. Hal ini penting guna mengurangi risiko terjadinya masalah kesehatan saat petugas KPPS melaksanakan tugas mereka. Kusnaidi menambahkan bahwa KPU akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Natuna untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada petugas KPPS pada hari pemungutan suara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keberadaan petugas kesehatan di setiap TPS. "Kami akan meminta Dinas Kesehatan agar petugas siaga selama proses pemungutan dan penghitungan suara di puskesmas, dan jika memungkinkan, akan ada petugas yang melakukan kunjungan ke setiap TPS," pungkasnya. ANTARA