JAKARTA –
**Borneonews - Dhaka, Bangladesh**, Delegasi dari Amerika Serikat (AS) yang baru saja mengunjungi Bangladesh menjadi yang pertama dari negara-negara Barat setelah pelantikan pemerintahan transisi pada bulan Agustus. Mereka menyatakan komitmennya untuk mendukung Bangladesh dalam mencapai pertumbuhan baru serta memperluas berbagai peluang ekonomi yang ada. Janji tersebut diungkapkan setelah mereka melakukan pertemuan dengan Muhammad Yunus, pemimpin pemerintahan transisi, pada hari Minggu, 15 September, di Dhaka, dan informasi ini disampaikan melalui akun media sosial resmi Kedutaan Besar AS. Dalam pernyataannya, AS menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan lembaga, serta memfasilitasi perkembangan yang berdampak positif bagi masyarakat Bangladesh. Kedutaan Besar AS menambahkan, "Ketika Bangladesh berupaya merencanakan masa depan yang lebih adil dan inklusif, kami siap untuk memberi dukungan terhadap upaya tersebut." Brent Neiman, yang menjabat sebagai Asisten Sekretaris Departemen Keuangan untuk Keuangan Internasional, memimpin delegasi tersebut. Ia didampingi oleh Asisten Sekretaris Negara untuk Asia Selatan dan Tengah, Donald Lu. Delegasi ini tiba di Bangladesh pada Sabtu, 14 September, untuk melaksanakan kunjungan resmi yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari. Selain pertemuan dengan Yunus, mereka juga melakukan diskusi dengan Md Touhid Hossain, penasihat bidang urusan luar negeri. Dalam keterangan resmi, Kedutaan AS menekankan komitmen mereka untuk mendukung perluasan peluang ekonomi, penguatan kapasitas lembaga, penegakan hak asasi manusia, serta upaya pengurangan risiko iklim bersama mitra mereka di Bangladesh. Kedutaan AS menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil Bangladesh dalam mencapai dinamisme serta pertumbuhan baru. "Dengan adanya reformasi ekonomi yang tepat, sektor swasta AS memiliki potensi untuk membantu mendorong pertumbuhan Bangladesh melalui berbagai peluang yang terkait dengan *trading* dan investasi," ungkap kedutaan setelah pertemuan dengan para pengusaha Bangladesh pada hari Sabtu. Pada hari Minggu, dalam suatu acara yang dihadiri oleh delegasi AS, Kementerian Keuangan Bangladesh bersama dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) menandatangani perjanjian yang berisi kesepakatan pemberian hibah sebesar 202 juta dolar AS, setara dengan sekitar 3,1 triliun rupiah. Hibah tersebut ditujukan untuk mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik, ketahanan, serta peningkatan peluang sosial, manusia, dan ekonomi. Muhammad Yunus, yang merupakan peraih Nobel, mulai memimpin pemerintahan pada tanggal 8 Agustus setelah mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri akibat tekanan dari aksi protes mahasiswa dan kelompok sipil. Dalam wawancara yang dilakukan setelah pengunduran dirinya, Hasina mengklaim bahwa AS memainkan peran dalam pelengserannya sebagai Perdana Menteri Bangladesh. ANTARA