JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pakar sosial-ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Cut Sri Rozanna, menegaskan pentingnya perlindungan sosial adaptif yang terintegrasi dan berbasis masyarakat untuk memastikan resiliensi iklim yang berkelanjutan. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada ekosistem hutan di Indonesia. Rozanna menjelaskan bahwa perlindungan sosial yang bersifat adaptif ini melibatkan penyesuaian perilaku masyarakat di daerah, sehingga mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat diharapkan tidak hanya diberikan akses, tetapi juga insentif dan pemberdayaan yang sesuai. Dengan metode ini, nilai-nilai ekonomi dan budaya mereka akan terjaga, dan mereka tidak perlu melakukan perambahan hutan. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari separuh luas daratannya merupakan hutan, hubungan antara masyarakat dan kawasan hutan di Indonesia sangat erat. Dalam konteks ini, Rozanna menekankan perlunya perhatian terhadap kedekatan masyarakat dengan hutan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan berpotensi menimbulkan perambahan yang merusak ekosistem dan meningkatkan risiko terjadinya bencana alam. Misalnya, banyak kawasan hutan yang kini beralih fungsi menjadi pemukiman atau lahan pertanian untuk mengimbangi pertumbuhan populasi. Di sinilah pentingnya peran perlindungan sosial adaptif. Rozanna menjelaskan bahwa peran tersebut mencakup pemberian dukungan sumber daya, investasi yang kuat, serta pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka dapat memberi nilai tambah tanpa merusak lingkungan. Salah satu inisiatif pemerintah yang telah dilaksanakan adalah pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bertujuan untuk mencegah pembukaan ladang berpindah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, hingga Juli 2023, sebanyak 5.245 KUPS telah terbentuk dan menunjukkan nilai ekonomi mencapai Rp519 miliar, atau sekitar 67,88 persen. Meskipun demikian, Rozanna menyoroti bahwa berbagai program yang diinisiasi pemerintah masih memerlukan integrasi yang lebih baik. Hal ini meliputi kerjasama antara kementerian terkait, lembaga lainnya, dan kolaborasi antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak saling tumpang tindih dan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Rozanna menekankan bahwa integrasi dalam menangguhkan masyarakat lokal sangat penting sebagai fondasi bagi negara. Menurutnya, langkah ini merupakan investasi jangka panjang. Dengan melindungi hutan, maka lingkungan ekologi akan terjaga, yang pada gilirannya akan mengurangi risiko bencana serta meningkatkan resiliensi berkelanjutan. ANTARA