BORNEONEWS, Kahayan - SMA Negeri 2 Kecamatan Kahayan Tengah (dulu SMA Antang Bukit Rawi) kembali bergejolak. Sejumlah guru honorer yang sejak awak mengabdi di sekolah tersebut resah. Hal ini menyusul kebijakan Kepala SMA Negeri 2 Kahayan Tengah, Hasadungan Sinaga yang sama sekali tidak memberikan jam mengajar pada tahun ajaran 2016/2017.
Adapun guru honor yang mengabdi sejak tahun 2014 sebanyak 5 (lima), yaitu Nyangun, Elli Katharina Sinta, Budi Imanuel, Linda Andjang, dan Abner. Para guru honor ini menilai Kepsek SMA Negeri 2 Kahayan Tengah secara tidak langsung telah “memaksa mereka berhenti” dari aktivitas mengajar.
“Kami guru honor yang diangkat pertama kali pada tahun 2004, walau hanya mendapat kurang lebih Rp170 ribu per bulan tetap bertahan. Namun kali ini kami tidak diberikan jam mengajar sama sekali,” kata Nyungan –salah satu guru honor kepada awak media ini, Minggu (31/7/2016) .
Menurut Nyungan, alasannya lantaran sekolah tidak memiliki cukup dana untuk bisa membayarnya guru honor. Padahal, pada Januari 2015 lalu, Kepsek SMA Negeri 2 Kahayan Tengah, Hasadungan Sinaga justru mengangkat seorang Satpam dengan nominal honor Rp750 per bulan. Kemudian pada Januari 2016 juga mengangkat seorang honorer Tata Usaha (TU) dengan honor Rp750 per bulan.
Semua honor pegawai itu dibayar dari dana pemerintah pusat dan daerah tanpa ada bantuan dari pihak lain. “Kami merasa keberatan dengan sikap Kepsek yang semena-mena tanpa ada kompromi. Jangankan honor kami yang dinaikkan, malah kami mau dikeluarkan dari sekolah. Padahal kami ikut berperan penting dalam memperjuangkan sekolah itu sampai jadi sekolah negeri. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang,” kata Nyungan.
Menyikapi kondisi ini, pihak mendesak seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini pengambil kebijakan di Bumi Handep Hapakat bertindak cepat. Solusi yang cepat, tegas, adil, dan berpihak kepada para guru honor sangat diperlukan dalam persoalan tersebut. Semua ini tentunya dalam rangka menghindari terjadinya gesekan sosial di masyarakat.
“Padahal sekolah memiliki dana ratusan juta dari pemerintah pusat. Kami berharap perlakuan manusiawi dan adil dalam perihal ini,” kata Nyungan. (INGKIT DJAPER/m)
