JAKARTA –
**Borneonews - Ankara**, Komisioner Prancis untuk Pasar Internal Uni Eropa, Thierry Breton, telah mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Senin. Dalam pernyataannya, ia menuduh Ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, telah melemahkan posisinya sebagai komisioner. Melalui sebuah surat terbuka kepada von der Leyen, Breton mengungkapkan bahwa pada tanggal 24 Juli lalu, von der Leyen meminta kepada negara-negara anggota Uni Eropa untuk mencalonkan kandidat untuk periode mendatang, yaitu 2024-2029. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, telah mencalonkan Breton sebagai kandidat resmi Prancis untuk masa jabatan kedua di posisi tersebut. Breton juga menyatakan bahwa beberapa hari sebelum pengunduran dirinya, dalam tahapan kritis negosiasi mengenai susunan Dewan Komisioner yang akan datang, von der Leyen meminta Prancis untuk menarik pencalonannya. Ia menyebutkan bahwa alasan yang diberikan oleh von der Leyen bersifat pribadi dan tidak pernah dibahas secara langsung dengannya. Selain itu, Breton mengungkapkan bahwa von der Leyen menawarkan portofolio yang konon lebih berpengaruh sebagai alternatif solusi politik untuk Prancis dalam Dewan Komisioner yang baru. Namun, setelah mempertimbangkan perkembangan situasi ini, Breton memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Dengan pengunduran ini, Prancis kini dihadapkan pada tugas untuk mencalonkan kandidat baru. Proses pencalonan yang diinginkan von der Leyen tidak berjalan sesuai harapan, terutama setelah ia mengirimkan surat kepada negara-negara anggota pada 25 Juli yang meminta untuk mengejar keseimbangan gender. Dalam surat tersebut, ia mengharapkan setiap negara untuk mengusulkan dua nama, yakni satu pria dan satu wanita, alih-alih hanya satu nama saja. Namun, hanya beberapa negara yang memenuhi permintaan untuk mengusulkan kandidat wanita. Pada saat yang sama, von der Leyen juga menunda pengumuman mengenai portofolio hingga pertengahan bulan September, setelah Slovenia mempertimbangkan untuk mengganti kandidat yang ada, dan hal ini masih memerlukan persetujuan dari parlemen Slovenia. ANTARA