JAKARTA –
**Borneonews - Jenewa**, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak atas air bersih dan sanitasi, Pedro Arrojo-Agudo, baru-baru ini menegaskan bahwa militerisasi sumber air oleh Israel di wilayah Palestina merupakan bagian dari kebijakan diskriminasi yang dapat dikategorikan sebagai apartheid terkait akses air dan lahan. Pernyataan ini disampaikan pada sebuah konferensi pers yang diadakan di Jenewa pada tanggal 16 September. Arrojo-Agudo mengungkapkan bahwa kondisi di Gaza sangat mengkhawatirkan, dengan rata-rata penduduk hanya mendapatkan akses 4,7 liter air per orang per hari. Angka ini jauh di bawah standar minimum yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*), yang merekomendasikan 15 liter per orang per hari sebagai kebutuhan dasar, terutama dalam situasi darurat. Dia menambahkan bahwa kebijakan militerisasi air di wilayah yang diduduki telah terjadi selama lebih dari lima dekade, mengakibatkan kerusakan parah terhadap infrastruktur air yang esensial bagi masyarakat Palestin. Selain itu, Arrojo-Agudo menjelaskan bahwa satu-satunya sumber air tawar alami di kawasan tersebut adalah akuifer pesisir, yang kini berada dalam kondisi kritis. Sebanyak 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa memompa air tiga kali lebih banyak daripada yang bisa diperoleh secara alami dari akuifer, yang menyebabkan masalah serius seperti intrusi air laut dan salinisasi. Lebih lanjut, pejabat PBB tersebut mencatat bahwa Israel telah menghalangi 70 persen bahan yang diperlukan untuk membangun dan mengelola instalasi pengolahan air limbah. Kebijakan ini berlandaskan pada alasan keamanan, namun berdampak langsung pada proses pengolahan yang tepat dan mengakibatkan pencemaran lebih lanjut terhadap air tanah. Sebelum pecahnya konflik yang lebih luas pada 7 Oktober, Arrojo-Agudo menyatakan bahwa 40 persen populasi Gaza sudah mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih. Pada saat perang meletus, Israel mengambil langkah drastis dengan memutus pasokan air dan listrik, serta menghancurkan infrastruktur seperti pabrik desalinasi yang vital. Menyusul krisis ini, sejumlah penyakit menular mulai meningkat, dengan laporan mencatat hingga 1,7 juta kasus penyakit seperti diare, disentri, hepatitis A, polio, dan cacar. Arrojo-Agudo mengingatkan bahwa kondisi ini, ditambah dengan kurangnya akses ke layanan medis, dapat berujung pada kematian, terutama di kalangan bayi dan anak-anak. Dia menegaskan bahwa kelangkaan dan pencemaran air dapat dianggap sebagai "bom diam" yang, meskipun tidak terlihat seperti senjata penghancur, menyebabkan dampak yang sama mematikannya. Lebih lanjut, Arrojo-Agudo menjelaskan bahwa rakyat Palestina tidak memiliki akses yang memadai ke Sungai Yordan dan tidak diperbolehkan untuk membangun sumur atau infrastruktur air sendiri. Rata-rata konsumsi air di kalangan penduduk Palestina hanya berkisar 70 liter per orang per hari, sementara di beberapa komunitas pedesaan jumlah ini bisa sangat rendah, hanya mencapai 20 liter. Sebaliknya, populasi Israel menikmati hampir empat kali lipat konsumsi air yang lebih banyak, dan pemukim ilegal bahkan menggunakan hingga 18 kali lebih banyak air untuk keperluan pertanian dan kolam renang mereka. ANTARA