SEMARANG –
**Borneonews - Kudus**, Pemerintah Kabupaten Kudus, yang terletak di Jawa Tengah, melaporkan bahwa penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2024 pada periode Januari hingga Agustus telah mencapai 54,01 persen, atau setara dengan Rp1,35 triliun dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp2,51 triliun. Selama pertemuan yang diadakan pada hari Selasa, terdapat penjelasan dari Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kudus, Djati Solechah. Ia menyampaikan bahwa rata-rata realisasi anggaran di kabupaten mencapai 54 persen setelah adanya perubahan APBD untuk tahun 2024. Perubahan tersebut membawa penambahan anggaran belanja jika dibandingkan dengan APBD murni, yang untuk bulan Juli lalu tercatat realisasi sebesar 61 persen. Djati Solechah berharap bahwa penyerapan anggaran di bulan-bulan mendatang akan meningkat sehingga semua program kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan optimal. Ia juga menambahkan bahwa saat ini telah terdapat kemajuan dalam proses tersebut. Untuk menjaga pencapaian yang baik, pemantauan dan evaluasi akan dilakukan pada triwulan berikutnya, termasuk dengan adanya tim yang bertugas untuk mempercepat penyerapan anggaran agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun. Oleh karena itu, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Kudus diminta untuk segera melaksanakan proyek kegiatan yang telah direncanakan, agar penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan. Meskipun angka penyerapan yang baru mencapai 54,01 persen, Djati menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan indikator bahwa program pembangunan di Kabupaten Kudus tidak berjalan baik. Hal ini disebabkan fakta bahwa realisasi keuangan tidak selalu mencerminkan realisasi fisik kegiatan, yang perlu diukur hingga akhir tahun. Sejumlah OPD juga telah melaksanakan berbagai proyek yang dibiayai melalui APBD, meskipun ada juga yang masih dalam tahap lelang atau menggunakan *katalog elektronik*. Rini Kartika Hadi Ahmawati, Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus, menjelaskan bahwa pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) untuk tahun ini menggunakan mekanisme *katalog elektronik*. Rini melaporkan bahwa dari total 12 paket pekerjaan bagi pembangunan fisik empat gedung produksi rokok, pelaksanaan proyek tersebut akan dilakukan oleh satu penyedia jasa melalui *katalog elektronik*. Rencananya, paket-paket kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan pengerasan jalan menjadi prioritas awal. Untuk pembangunan SIHT tahun anggaran 2024, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11,3 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk melanjutkan program pembangunan yang mencakup pembangunan empat unit gudang produksi serta satu hanggar untuk kepentingan Bea Cukai, infrastruktur pengolahan air limbah, penyelesaian pembuatan pagar keliling dan pagar depan, pembuatan sumur, serta pengerasan jalan. Dari data yang diperoleh, penyerapan anggaran dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM menunjukkan angka 33,91 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp29,27 miliar. Dari 63 OPD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencatat penyerapan tertinggi dengan angka 85 persen, setara dengan Rp33,68 miliar dari alokasi anggaran Rp39,41 miliar. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencatat penyerapan terendah, yaitu 17,87 persen atau Rp24,37 miliar dari total anggaran Rp136,42 miliar. Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Olahraga, yang memiliki anggaran sebesar Rp640,1 miliar, baru berhasil menyerap 48 persen atau Rp313,62 miliar, sedangkan RSUD Loekmono Hadi dengan anggaran Rp320,28 miliar hanya merealisasikan 53,17 persen atau Rp170,3 miliar. Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran ini, Pemkab Kudus telah membentuk tim percepatan belanja daerah agar tidak terjadi penumpukan serapan pada akhir tahun. ANTARA