**Borneonews - Banjarbaru, Kalimantan Selatan**, PT Adaro Indonesia berupaya melakukan kolaborasi dengan pemerintah dalam mendirikan Pembangunan Persemaian Liang Anggang (PPLA) yang berlokasi di Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Lianganggang. Upaya ini merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk mengatasi perubahan iklim yang semakin mendesak di Indonesia.
Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi, menyatakan harapannya agar PPLA dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menangani masalah lahan kritis yang ada di berbagai wilayah di tanah air. Selain itu, ia menekankan pentingnya peran PPLA dalam mendukung Indonesia menghadapi perubahan iklim global. Hal ini disampaikan dalam sebuah kesempatan di Jakarta.
Pembangunan Persemaian Liang Anggang ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta pembangunan fasilitas persemaian berskala besar di setiap provinsi untuk mendukung pemulihan ekosistem. Fokusnya adalah pada rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk reklamasi area yang terdampak akibat kegiatan tambang.
Persemaian yang dibangun di atas lahan seluas 14 hektare ini diperkirakan mampu menghasilkan hingga 10 juta bibit pohon. Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Adaro) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Bibit-bibit yang dihasilkan dari PPLA diharapkan dapat mendukung program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Barito. Kegiatan tersebut baik yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK maupun oleh pemerintah daerah, termasuk di dalamnya Gerakan Revolusi Hijau yang diluncurkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan.
Menteri LHK, Siti Nurbaya, telah melakukan kunjungan ke lokasi PPLA pada tanggal 3 September dan turut serta dalam kegiatan penanaman pohon. Dalam kunjungan tersebut, ia juga memantau perkembangan PPLA yang dijadwalkan akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
Priyadi menegaskan bahwa sebagai perusahaan yang memiliki Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH), pihaknya berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan lahan kritis melalui pembangunan persemaian berskala besar. Dia merasa bangga atas kesempatan yang diberikan untuk bekerja sama dengan KLHK dan Kementerian PUPR dalam menyelesaikan PPLA yang berkapasitas 10 juta batang pohon.
Selain menyediakan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana pusat persemaian, Adaro juga akan bertanggung jawab atas pengawasan operasional dari persemaian Liang Anggang tersebut.
Indonesia telah menyatakan komitmen untuk mencapai *Indonesias FoLU Net Sink 2030*, yang merupakan bagian dari rencana mitigasi iklim dengan tujuan yang lebih terencana dan sistematis. Salah satu langkah kunci untuk mencapai target ini adalah dengan memastikan ketersediaan bibit berkualitas untuk mendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara lebih masif.
Pemerintah terus mendorong berbagai pihak untuk bersinergi dalam upaya mempercepat pemulihan lingkungan, termasuk meningkatkan tutupan hutan serta melakukan reforestasi. Hal tersebut sangat penting dalam rangka merespons tantangan global terkait dengan keberlanjutan, keanekaragaman hayati, serta ekonomi sirkuler, yang juga berkaitan dengan pengurangan jejak karbon.
Saat ini, salah satu inisiatif yang diambil oleh sektor swasta adalah melalui pembangunan pusat persemaian, termasuk yang dilakukan oleh Adaro melalui anak perusahaannya, PT Adaro Indonesia, dalam skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha atau yang dikenal dengan istilah *Public Private Partnership* (KPBU).
Pembangunan ini difasilitasi oleh KLHK, sementara Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Data Air BWS Kalimantan III menyediakan dukungan terkait penyediaan air di lokasi tersebut.
Area produksi yang seluas 6,6 hektare dengan kapasitas tanam mencapai 10 juta batang per tahun akan ditanami dengan berbagai jenis bibit kayu-kayuan, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), serta tanaman endemik dan estetik. Bibit-bibit yang dihasilkan akan disebar ke lahan-lahan kritis di seluruh Indonesia.
Kolaborasi ini juga melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan dan distribusi bibit, mulai dari perencanaan, distribusi, sampai dengan pemantauan bibit di lapangan.
Dengan pengalaman yang dimiliki dalam rehabilitasi lahan bekas tambang dan lahan kritis, Adaro berkomitmen untuk menjadikan hasil kerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan pusat persemaian ini sebagai langkah yang bermanfaat baik dari segi ekologi maupun ekonomi bagi masyarakat sekitar.
ANTARA
Adaro Kerja Sama dengan Pemerintah dalam Penanganan Perubahan Iklim
Bagikan:

JAKARTA –
Komentar0
Jadilah yang pertama membagikan
Bagikan:

Berita Terkait
Klinik Bersalin di Palangka Raya Bisa Terbitkan KIA hingga Perubahan KK untuk Anak Baru Lahir
Maidi Divonis 5 Tahun dalam Perkara Pemerasan Berkedok CSR
Harga Cabai Rawit Merah Rp90 Ribu per Kg, Pemkab Kobar Siapkan Bantuan Bibit
OJK Gencar Edukasi Keuangan di Kalangan Pemuda Cegah Rekening Dormant
Kemlu Pastikan Seluruh Jamaah Umrah Aman di Tengah Eskalasi Konflik
Ginting Harus Mengakui Keunggulan Richie Duta di Indonesia Masters
Komentar (0)
Memuat komentar…







