BENGKULU –
**Borneonews - Kota Bengkulu**, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu kembali meluncurkan program *nikah massal* pada bulan ini, yang ditujukan bagi sepuluh pasangan calon pengantin dari kalangan yang kurang mampu. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi untuk melaksanakan pernikahan secara resmi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dewi Dharma, mengungkapkan bahwa pendaftaran untuk calon pengantin yang berminat mengikuti program ini telah dibuka. Pendaftaran akan berlangsung hingga tanggal 21 September. Menurut Dewi, program *nikah massal* ini sempat mengalami penundaan akibat masalah teknis dan keterbatasan anggaran. Namun, saat ini pemkot telah siap untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Program ini akan dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA), yang akan menyiapkan sepuluh orang penghulu untuk menjadi saksi dalam pernikahan. Rencananya, acara *nikah massal* akan diadakan di Pendopo Balai Kota Merah Putih, yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu. Pemkot juga memberikan berbagai fasilitas kepada peserta yang terdaftar, seperti penyediaan baju pengantin, mas kawin yang berupa seperangkat alat salat secara gratis, serta akta nikah sebagai jaminan untuk pasangan suami istri. Dewi menambahkan, masyarakat yang ingin mendaftar dapat langsung menuju kantor kecamatan sesuai dengan domisili mereka. Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh calon pengantin yang ingin berpartisipasi dalam program *nikah massal* ini, antara lain melampirkan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta akta cerai atau akta kematian bagi yang berstatus janda atau duda. "Kuota untuk program ini terbatas dan hanya diperuntukkan bagi warga yang terdaftar sebagai penduduk Kota Bengkulu. Selain itu, peserta tidak boleh dalam ikatan pernikahan yang sah atau *siri*. Bagi janda atau duda, wajib untuk menunjukkan akta cerai atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait," jelasnya. ANTARA