JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, yang juga dikenal sebagai Bappenas, baru-baru ini menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Kesepakatan ini berfokus pada upaya pembangunan berkelanjutan, yang terkait erat dengan *sustainable development goals* (SDGs), dan pengembangan ekonomi hijau. Penandatanganan dokumen kerjasama ini dilakukan oleh Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, bersama dengan Menteri Pembangunan Inggris, Anneliese Dodds, pada hari Selasa di Menara Bappenas, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Suharso menekankan pentingnya kerjasama antara kedua negara untuk mengatasi berbagai isu yang terdapat dalam SDGs. Isu-isu tersebut mencakup pengurangan emisi karbon, kesetaraan gender, pengembangan infrastruktur, dan sejumlah tantangan lainnya. Menteri Suharso juga mengungkapkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pembangunan Inggris telah menjalin kerja sama yang sudah berlangsung cukup lama. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, termasuk pembiayaan dan pendanaan untuk sektor-sektor pembangunan. Ia berharap bahwa MoU yang baru ditandatangani ini akan berlangsung selama lima tahun ke depan dan diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara para pelaku bisnis dari kedua negara dalam berbagai sektor. Sementara itu, Menteri Pembangunan Inggris, Anneliese Dodds, menambahkan bahwa kolaborasi ini juga merupakan bagian dari upaya kedua negara untuk mencapai *net zero emission* (NZE). Meskipun ada jarak yang cukup jauh antara Indonesia dan Inggris, ia percaya bahwa banyak kesempatan untuk bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dodds menjelaskan pentingnya kemitraan dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan sambil tetap menjaga komitmen untuk pembangunan hijau. Ia menyatakan bahwa kedua negara memiliki visi yang sama untuk kemajuan dan dapat bersatu meskipun terpisah oleh jarak fisik. Lebih lanjut, pemerintah kedua negara juga membahas cara-cara untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia, yang merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam rencana kebijakan nasional. ANTARA