BANDUNG –
**Borneonews - Garut**, Kepala Kepolisian Resor Garut, AKBP Mochamad Fajar Gemilang, memberikan penekanan kepada seluruh personel kepolisian di setiap unit dan sektor untuk menjaga netralitas serta stabilitas keamanan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya sikap netral dari anggota kepolisian agar tidak berpihak pada partai politik atau pasangan calon yang bersaing. Dalam rapat pengarahan yang diadakan di Markas Polres Garut, Fajar menginstruksikan seluruh perwira untuk menyampaikan arahan ini kepada anggota jajarannya. "Setiap anggota Polri diharapkan tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis," ungkapnya. Kapolres juga menjelaskan bahwa Polres Garut selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengingatkan seluruh jajaran guna menjaga netralitas, terutama menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Untuk memperkuat komitmen ini, seluruh Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) dan pejabat utama Polres Garut diundang dalam pengarahan tersebut. Lebih lanjut, Fajar menjelaskan mengenai tanggung jawab Polri untuk mempertahankan netralitas sesuai dengan ketentuan undang-undang dan arahan terbaru dari Mabes Polri. Ia menegaskan bahwa semua personel kepolisian, termasuk yang bertugas di daerah terpencil, perlu memastikan komitmen mereka untuk bersikap netral saat pelaksanaan pilkada. "Kita harus senantiasa menekankan sikap profesional dalam tugas kita," ujarnya. Ia mengingatkan batasan-batasan yang harus dipatuhi anggota Polri di saat pilkada, misalnya tidak menggunakan fasilitas dinas maupun wewenang untuk mendukung partai politik dan pasangan calon tertentu. Anggota Polri diharapkan menjalankan tugas pengamanan pilkada di Kabupaten Garut dengan profesionalisme yang tinggi. Fajar juga mengingatkan akan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, baik oleh anggota Polri maupun keluarga mereka. Penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan kesan tidak netral yang berpotensi merusak citra Polri. "Saat ini, media sosial memiliki pengaruh besar. Oleh karena itu, saya sudah menghimbau agar seluruh anggota dan keluarga menggunakan platform tersebut dengan bijaksana," tambahnya. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang mengarah pada ketidaknetralan anggota Polri dalam pilkada akan ditindak tegas. Proses pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sanksi yang dapat dijatuhkan termasuk pencopotan jabatan, tergantung pada sejauh mana pelanggaran tersebut dan apakah terdapat unsur pidana. "Sampai saat ini, kami belum menemukan adanya pelanggaran serius. Kami terus mengawasi dan mengendalikan setiap anggota untuk menjaga komitmen tersebut," pungkasnya. ANTARA