BORNEONEWS, Kotim - Tim audit perizinan dan ketaatan perusahaan besar swasta (PBS) bentukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) mulai turun ke lapangan Oktober 2016. Tim menargetkan paling tidak satu perusahaan bermasalah jadi prioritas untuk diaudit.

“Insya Allah mungkin Oktober akan mulai bekerja. Kami targetkan 2016 ini ada yang diaudit minimal satu perusahaan karena memang SK-nya lagi proses di bagian hukum, paling seminggu selesai dan kami rapatkan perusahaan mana yang akan diaudit pertama,” kata Ketua Pelaksana Tim Audit, Halikin Noor kepada wartatan, usai mengikuti sidang Paripurna DPRD Kotim, di gedung DPRD Kotim, Senin (1/8/2016).

Menurut Halikin, audit terhadap perusahaan sawit dilakukan untuk mengevaluasi legalitas perusahaan. Mereka akan mencocokkan data legalitas perusahaan secara administrasi dan fakta di lapangan, sehingga dapat diketahui ketaatan perusahaan terhadap perizinan. Juga untuk mengetahui realisasi tanam yang sebenarnya apakah perusahaan menggarap di areal HGU (hak guna usaha) atau justru ada yang menggarap di luar HGU seperti banyak dilaporkan masyarakat selama ini.

“Semua perusahan kita audit terutama yang diprioritaskan yang banyak merugikan masyarakat dan banyak dilaporkan. Itu adalah salah satu indikasi banyak bermasalah,” katanya.

Halikin yang juga menjabat Asisten II Setda Kotim itu menegaskan, tim audit ini benar-benar bekerja sesuai tupoksinya. Termasuk mengenai anggaran harus diperjelas karena menghindari hal negatif yang terkesan pemerintah hanya menggertak perusahaan.

“Sekarang belum ada dananya, makanya pakai dana SKPD terkait. Kalau kita datang ke perusahaan lalu dikasih makan, minum segala macam ya kita orang timur ini bagaimanapun ada perasaan tidak enak apalagi kalau dikasih sesuatu. Kita tidak menginap tidak apa di sana. Kalau melakukan kegiatan mungkin audit hanya beberapa hari karena kita kalau HGU misalnya sekian kita trek supaya kita tidak dibodohi karena hamparan sekian ribu itu kan luas. Kalau kita tidak mentrek mana kita tahu,” ujarnya.

Ditanya perusahaan mana saja yang bakal diaudit tim bentukan Pemkab Kotim tersebut, Halikin enggan membocorkan karena itu merupakan rahasia tim. Tapi dia menjanjikan akan membuka perusahaan mana saja setelah tim turun ke lapangan.

Dia menambahkan, audit yang dilakukan pihaknya ini hanya ke perusahaan-perusahaan perkebunan besar swasta, sementara tambang tidak. Alasannya karena yang banyak mendapat sorotan dan laporan masyarakat selama ini adalah perusahaan perkebunana kelapa sawit yang diklaim banyak menggarap lahan diluar HGU. (RAFIUDIN/N).