BANTEN –
**Borneonews - Serang**, Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, mengusulkan penerapan teknologi pengendalian asap untuk mengatasi emisi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya yang terletak di Cilegon. Usulan ini disampaikan dalam upaya agar PLTU Suralaya dapat terus beroperasi sebagai penyedia listrik meskipun ada rencana untuk menghentikan operasi pembangkit yang berbahan bakar batu bara tersebut. Al Muktabar menjelaskan bahwa teknologi pengendalian asap sudah ada dan dapat diterapkan untuk mereduksi emisi dari cerobong. Menurutnya, teknologi ini memiliki efek positif, termasuk menghasilkan debu yang dapat dijadikan substitusi untuk bahan dasar lain, yang bisa dipadukan dalam berbagai aplikasi. Ia juga menginformasikan bahwa debu yang dihasilkan oleh pengendalian asap tersebut sebelumnya digolongkan sebagai limbah B3 (barang beracun dan berbahaya) tetapi kini dapat dimanfaatkan, contohnya dalam campuran semen. Lebih lanjut, Al Muktabar menyatakan bahwa terdapat perdebatan terkait dampak asap yang dihasilkan oleh PLTU Suralaya. Sebagian pihak berpendapat bahwa arah angin dari pembangkit ini menuju laut, sementara yang lain mengklaim bahwa asapnya tidak menjangkau Jakarta yang berjarak sekitar 90 km. Di sisi lain, Al Muktabar mencatat bahwa indeks pencemaran udara di wilayah Banten juga dipengaruhi oleh kabupaten dan kota lain, seperti Kota Tangerang Selatan. Dalam upaya mengatasi masalah ini, dia berkomunikasi dengan Wali Kota setempat untuk meningkatkan penanaman pohon serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tidak membakar sampah. Gubernur berharap adanya interaksi yang lebih intens dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi untuk membahas kondisi lokal serta menyusun langkah-langkah yang tepat sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Ia mengemukakan, “Kami usulkan agar pabriknya tidak ditutup karena ini merupakan sumber energi yang penting. Kami membutuhkan lebih banyak tenaga kerja di sana, dan pembangunan pembangkit baru memerlukan anggaran yang tidak sedikit.” Sebelumnya, keputusan untuk menutup PLTU Suralaya didukung oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Dalam acara SCM Summit yang berlangsung di Jakarta pada 14 Agustus 2024, Luhut menjelaskan bahwa indeks kualitas udara di Jakarta berada pada level yang tidak sehat, yakni antara 150-200. Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan penghentian operasional PLTU Suralaya yang sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mencatat bahwa rencana penutupan PLTU tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai pengganti, untuk memastikan keberlangsungan pasokan energi yang berkelanjutan. Menurutnya, PLTU Suralaya menghasilkan emisi yang sangat tinggi sehingga pensiun dini terhadap pembangkit tersebut perlu direncanakan dengan matang. ANTARA