JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menutup pertemuan terakhirnya dengan Komite Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dengan momen yang penuh emosi. Dalam sesi tersebut, dia mendapatkan sambutan meriah berupa tepuk tangan berdiri dari para anggota komite. Dalam pernyataan penutupnya, Sri Mulyani berharap dedikasi yang telah dilakukan dapat berkontribusi signifikan bagi pembangunan Indonesia. Dia menyampaikan, "Saya berharap dedikasi ini bisa memberikan sumbangsih untuk membangun Indonesia. Terima kasih, semuanya," saat berada di kompleks parlemen pada hari Selasa. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan menekankan pentingnya manajemen anggaran negara yang harus tetap mengedepankan kompetensi dan kejujuran di masa mendatang. "Tentunya, apa yang telah kita kerjakan bersama selama bertahun-tahun tidaklah sempurna. Untuk menciptakan anggaran negara yang lebih bijak, efektif, dan berorientasi kepada rakyat, saya berharap para pengelola keuangan negara selalu mengutamakan kemampuan, keterampilan, dan yang terpenting, kejujuran," tambahnya. Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa desain dan pembahasan RAPBN 2025 merupakan tanggung jawab bersama. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara bukan sekadar masalah akuntansi, tetapi juga merupakan amanat konstitusi. Di akhir pertemuan terakhirnya dengan anggota Banggar, Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf atas segala kesalahan yang mungkin terjadi kepada semua anggota. Dia mendorong agar para anggota tetap memantau pelaksanaan RAPBN 2025. "Saudara-saudara, anggota Banggar, teman-teman di pemerintahan, mohon berikan 'lautan pengampunan.' Mari kita pastikan setiap rupiah dalam anggaran negara bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujarnya. Sebelumnya, pada tanggal 4 September 2024, Komite Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan telah sepakat mengenai postur sementara RAPBN 2025. Target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditetapkan sebesar Rp513,64 triliun, sementara belanja pemerintah pusat dibatasi hingga Rp2.701,44 triliun. ANTARA