JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) untuk tahun 2025. Kesepakatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam proses perencanaan keuangan negara di masa mendatang. Kerja sama antara pemerintah dan anggota Badan Anggaran DPR RI berlanjut dalam menentukan waktu untuk pembahasan lebih lanjut. Rapat Paripurna yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024 pun sudah disepakati sebagai langkah selanjutnya untuk mengesahkan RUU ini. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan pentingnya persetujuan dalam rapat tersebut dan mengajak anggotanya untuk sepakat melanjutkan pembahasan ke Rapat Paripurna mendatang. Dalam rapat yang berlangsung, mayoritas fraksi partai di DPR menyatakan dukungan terhadap RUU ini. Dari sembilan fraksi yang hadir, delapan fraksi memberikan persetujuan penuh, sedangkan satu fraksi lainnya setuju tetapi dengan catatan. Said Abdullah mengonfirmasi bahwa tidak ada perubahan yang terjadi pada postur APBN untuk tahun 2025. Pemerintah telah menetapkan sejumlah parameter dalam RUU ini, di antaranya defisit anggaran yang direncanakan sebesar Rp616,19 triliun, yang setara dengan 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pendapatan negara diestimasikan mencapai Rp3.005,1 triliun, sementara total belanja negara direncanakan sebesar Rp3.621,3 triliun. Dalam hal ini, keseimbangan primer menunjukkan defisit sebesar Rp63,33 triliun dengan total pembiayaan anggaran yang juga mencerminkan angka yang sama yaitu Rp616,2 triliun. Lebih jauh, target penerimaan dari sektor perpajakan untuk tahun 2025 diproyeksikan mencapai angka Rp2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan akan menyentuh Rp513,6 triliun. Dalam rangka mencapai target tersebut, pemerintah telah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro. Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,2 persen, dengan inflasi diharapkan berada di angka 2,5 persen. Suku bunga *Surat Berharga Negara* (SBN) dengan tenor 10 tahun diperkirakan mencapai 7 persen dan nilai tukar rupiah direncanakan berada di kisaran Rp16.000 per dolar AS. Pemerintah juga menargetkan harga minyak mentah Indonesia sebesar 82 dolar AS per barel, serta lifting minyak yang diproyeksikan mencapai 605 ribu barel per hari dan lifting gas mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari. Dalam hal sasaran dan indikator pembangunan, pemerintah menyasar untuk menjaga tingkat pengangguran terbuka di kisaran 4,5-5 persen, kemiskinan antara 7 hingga 8 persen, dan upaya untuk mengeliminasi kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menekankan betapa pentingnya RUU APBN sebagai instrumen vital untuk melindungi masyarakat dan perekonomian. Dia menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti dampak pandemi COVID-19, fluktuasi harga komoditas, serta peningkatan suku bunga dan ketegangan global yang menyebabkan gangguan. Menteri Keuangan juga mengajak semua pihak untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dalam APBN benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Dia menekankan pentingnya anggaran sebagai bentuk komitmen negara untuk memenuhi janji-janji kepada rakyat, menuju Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. ANTARA