AMBON –
**Borneonews - Ambon**, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Provinsi Maluku akan berkolaborasi dalam penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2024. Kepala OJK Provinsi Maluku, Andy M Yusuf, menjelaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan tidak hanya untuk menyelenggarakan BIK 2024, tetapi juga untuk memperluas akses keuangan dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk serta layanan jasa keuangan. Kegiatan yang dirancang dalam program ini meliputi berbagai bentuk edukasi keuangan, *business matching*, pameran, pembukaan rekening, serta penawaran polis dan saham, dan produk keuangan lainnya. Lebih lanjut, program ini akan mencakup kampanye literasi keuangan serta publikasi yang masif tentang inklusi keuangan dan perlindungan konsumen. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) juga akan memfasilitasi penjualan produk atau layanan jasa keuangan dengan memberikan insentif seperti diskon, cashback, poin, bonus, atau penghargaan. Pentingnya edukasi keuangan ditekankan melalui keterlibatan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang aktif dalam memperluas pemahaman masyarakat. Ini sejalan dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang menunjukkan tingkat literasi keuangan berada pada angka 65,43 persen, sementara tingkat inklusi keuangan mencapai 75,02 persen di tahun 2023. Hingga Agustus 2024, sudah dilakukan berbagai kegiatan edukasi dan literasi yang menjangkau sebanyak 15.199 peserta dari beragam lapisan masyarakat, termasuk pelajar, ibu rumah tangga, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perempuan, nelayan, petani, peternak, penyandang disabilitas, serta komunitas di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Program ini bertujuan untuk membawa edukasi keuangan hingga ke kawasan terpencil di seluruh wilayah Maluku, terutama bagi masyarakat di daerah 3T. Upaya ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Lembaga Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan pihak-pihak terkait lainnya. Diharapkan, melalui kolaborasi ini, program dapat menjangkau 118 kecamatan dan 1.248 desa/negeri/kelurahan di Maluku. Sebagai langkah awal, program percontohan direncanakan akan dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota pada triwulan IV tahun 2024. ANTARA