BANDAR LAMPUNG –
**Borneonews - Bandarlampung**, Pertumbuhan Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Lampung pada triwulan kedua tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 12,68 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Total nilai transfer yang tercatat mencapai Rp11,5 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, menjelaskan bahwa penyaluran transfer selama trimester ini telah menunjukkan hasil yang positif. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, di mana totalnya hanya sebesar Rp10,1 triliun, maka pencapaian kali ini menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Dody menekankan bahwa pertumbuhan TKD ini didorong oleh realisasi dana alokasi umum (DAU) yang mengalami peningkatan sebesar 16,82 persen, mencapai angka Rp7,5 miliar dibandingkan dengan tahun lalu. Pertumbuhan tersebut utamanya dibantu oleh meningkatnya penyaluran anggaran untuk kelurahan yang melonjak hingga 60,47 persen, mencapai Rp32,50 miliar. Selain itu, alokasi DAU untuk bidang pendidikan juga meningkat sebesar 29,54 persen, senilai Rp790,7 miliar, serta alokasi block grant DAU yang naik 18,05 persen menjadi Rp6,3 triliun. Lebih lanjut, Dody menjabarkan bahwa terdapat percepatan dalam penyampaian DAU untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sembilan pemerintah daerah, yang tercatat mencapai Rp40,75 miliar. Untuk sektor kesehatan, realisasi DAU mencapai Rp258,2 miliar, sementara untuk pekerjaan umum mencapai Rp147,36 miliar. Pencapaian positif juga terlihat dari penyaluran dana alokasi khusus (DAK) nonfisik, yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,07 persen hingga mencapai Rp2,1 triliun. Pertumbuhan tersebut turut didukung oleh peningkatan realisasi tunjangan profesi guru yang tercatat sebesar 1,03 persen atau sekitar Rp19,76 miliar. Bantuan operasional sekolah pun meningkat sebesar 4,30 persen, yang mencapai Rp848 miliar, sedangkan dana untuk fasilitasi penanaman modal juga menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 10,91 persen, dengan total mencapai Rp3,81 miliar. Dody juga merincikan penyaluran DAK nonfisik lainnya, seperti bantuan operasional untuk penyelenggaraan museum dan taman budaya yang teralokasi sebesar Rp2,75 miliar, program keluarga berencana yang mendapatkan Rp46,73 miliar, serta bantuan operasional kesehatan dinas dan puskesmas masing-masing sebesar Rp67,07 miliar dan Rp77,44 miliar. Selain itu, bantuan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tercatat Rp62,72 miliar, dan ketahanan pangan serta pertanian sebesar Rp3,72 miliar. Peningkatan pelayanan di sektor kepariwisataan juga menjadi perhatian, yang tercatat mendapatkan alokasi sebesar Rp1,10 miliar, ditambah bantuan untuk bimbingan dan pelatihan kerjasama usaha kecil dan menengah sebesar Rp2,89 miliar, serta tunjangan profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah yang mencapai Rp942,93 miliar. Dody menambahkan bahwa pertumbuhan TKD ini juga berkaitan erat dengan realisasi dana desa yang meningkat sebesar 22,46 persen. Hal ini didorong oleh penataan ulang dalam penyaluran dana desa, serta peningkatan kepatuhan dalam penyampaian syarat penyaluran baik oleh pemerintah daerah maupun desa. Di samping itu, insentif fiskal juga mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 22,09 persen. Sebagai informasi tambahan, sisa pagu alokasi transfer ke daerah hingga akhir tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp10,8 triliun. Meskipun demikian, Dody mencatat adanya penurunan dalam realisasi dana bagi hasil (DBH) sebesar 7,68 persen dan DAK fisik yang turun hingga 37,46 persen. ANTARA