AMBON –
**Borneonews - Ambon**, Kota Ambon yang terletak di Provinsi Maluku, saat ini menjadi fokus penelitian dan pengembangan ekosistem *fact-checking* oleh tim dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Multi Media Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosandi) Kota Ambon. Kamelia Camalia Pasanderen, yang menjabat sebagai ketua tim penelitian, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah model ekosistem *fact-checking* yang efektif, serta dapat menjadi acuan bagi berbagai daerah lainnya di Indonesia. Menurutnya, Ambon dipilih sebagai lokasi pengambilan data karena fasilitas dan informasi yang ada di kota ini dinilai sangat memadai. Camalia menjelaskan lebih lanjut bahwa berdasarkan informasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ada tiga provinsi yang memiliki tingkat kerawanan konflik, salah satunya adalah Provinsi Maluku. Oleh karena itu, Diskominfo Ambon dipilih setelah mendapat rekomendasi dari para jurnalis yang menyatakan bahwa kota ini memiliki Command Center yang baik. Setelah penelitian ini selesai, Camalia berharap hasil yang diperoleh dapat memberikan dampak positif terhadap iklim informasi, khususnya di Kota Ambon dan secara umum di Provinsi Maluku. Dia berharap, daerah lain di luar Ambon juga mampu membangun iklim informasi yang sehat, guna mengurangi penyebaran hoaks dan informasi palsu. “Kami ingin masyarakat lebih sadar dan kritis terhadap setiap informasi yang mereka terima,” tambahnya. Ronald H. Lekransy, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Kota Ambon, menuturkan pentingnya peran Command Center dan Diskominfosandi dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan penyebaran misinformasi di masyarakat. Salah satu fungsi Command Center, ungkapnya, adalah melakukan pemantauan terhadap peredaran informasi. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Ambon menggunakan sistem *call center* dan *omnichannel* yang memungkinkan integrasi berbagai saluran media sosial ke dalam satu dasbor. Dengan sistem ini, Command Center memiliki kemampuan untuk menganalisis tren, mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, serta memastikan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berlangsung secara konsisten dan tepat waktu. Hal ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, karena sifatnya merupakan komunikasi langsung. Lekransy menambahkan, semua jenis misinformasi dan disinformasi yang muncul di kota ini dapat diatasi dengan cepat, karena melibatkan banyak pemangku kepentingan. Ini termasuk Forkopimda, media, serta para kepala desa dan tokoh agama, yang semuanya menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga ketahanan terhadap informasi yang menyesatkan sebagai wujud cinta terhadap kota ini. Melalui proses penelitian yang berlangsung, pihaknya berharap metode ilmiah baru dapat dikembangkan, sehingga pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menangani masalah yang berkaitan dengan misinformasi dan disinformasi yang ada di tengah masyarakat di Kota Ambon. ANTARA