BOGOR –
**Borneonews - Kabupaten Bogor**, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menegaskan bahwa kepengurusan mereka tetap solid dan tidak terpengaruh oleh adanya dualisme kepemimpinan yang terjadi di Kadin Indonesia belakangan ini. Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawaty, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengenal adanya dualisme dalam kepengurusan maupun kepemimpinan. Dalam keterangannya di Cibinong pada hari Selasa, ia menyatakan, “Terkait kepengurusan Kadin Indonesia, Kadin Kabupaten Bogor tidak mengenal dualisme kepengurusan." Sintha menambahkan bahwa Kadin Kabupaten Bogor akan terus menjalankan fungsinya sesuai dengan regulasi yang ada. Mereka berkomitmen untuk melaksanakan amanat organisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Dengan demikian, organisasi ini akan merujuk pada Kadin yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta sesuai dengan keputusan presiden yang berlaku. Ke depan, Kadin Kabupaten Bogor akan terus berupaya menjadi mitra pemerintah daerah dengan membuka diri untuk berbagai sektor usaha. Sintha mengungkapkan bahwa mereka tidak hanya akan mengfokuskan pada jasa konstruksi, tetapi juga merangkul pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta institusi pendidikan vokasi. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM mampu bersaing dan lulusan sekolah vokasi lebih mudah memasuki dunia kerja. “ Kami ingin menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Bogor yang baik. Selain mendukung UMKM dan pendidikan vokasi, kami juga aktif dalam upaya pengendalian inflasi daerah dan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19,” lanjutnya. Diketahui, dampak dari pergeseran kepemimpinan di Kadin Indonesia sebelumnya, kubu Arsjad Rasjid mengalami pergeseran posisi setelah diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), di mana Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi. ANTARA