JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan terdapat lima program prioritas yang akan diutamakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Hal ini disampaikan oleh Heru dalam sebuah kesempatan di Johar Baru, Jakarta Pusat, pada hari Selasa. Program pertama berkaitan dengan penanganan banjir di Jakarta. Salah satu strategi yang akan dilaksanakan adalah melanjutkan pembangunan tanggul laut sebagai bagian dari proyek *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD). Proyek ini bertujuan untuk mengatasi masalah rob yang sering terjadi di kawasan utara kota. Selanjutnya, program kedua akan difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan. Program ini juga mengedepankan ketahanan ekonomi Jakarta, yang akan berbasis pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan adanya dukungan terhadap UMKM, diharapkan perekonomian lokal dapat tumbuh dan masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap peluang kerja. Program ketiga dari lima prioritas ini adalah penanganan kemacetan lalu lintas. Masalah ini masih menjadi tantangan besar bagi warga Jakarta, terutama di jam-jam sibuk, yakni dari pagi hingga sore. Dengan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan mobilitas masyarakat dapat meningkat. Selanjutnya, Heru juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan air bersih untuk masyarakat. Kecukupan air bersih menjadi salah satu komponen vital dalam meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta. Heru menggarisbawahi bahwa program-program prioritas yang telah disusun tersebut akan menjadi fokus utama untuk mewujudkan visi dan misi Jakarta sebagai kota global, terutama setelah Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara. Dalam konteks ini, DPRD DKI Jakarta sebelumnya telah mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2024, yang sekarang menjadi peraturan daerah dengan total anggaran sebesar Rp85,19 triliun. Proses pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, berdasarkan laporan dari Badan Anggaran (Banggar). Dari laporan yang disampaikan, disebutkan bahwa nilai penetapan APBD DKI untuk tahun 2024 sebelum perubahan adalah Rp81,71 triliun, dan setelah perubahan menjadi Rp85,19 triliun. Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, menjelaskan bahwa APBD 2024 yang telah direvisi terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp74,935 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp10,255 triliun. Dalam rincian tersebut, Neneng juga mencatat bahwa sisa lebih perhitungan mencapai Rp6,54 triliun, ditambah dengan penerimaan pinjaman daerah yang totalnya mencapai Rp3,71 triliun. ANTARA