JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bekerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan hasil survei yang bertajuk “Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal”. Acara peluncuran ini berlangsung di Jakarta pada hari Selasa. Survei ini memiliki tujuan utama untuk menggali wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan infrastruktur internet, terutama di daerah yang termasuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, survei ini juga memberikan gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan penyedia layanan internet (ISP) yang ada di pasar Indonesia. Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, menjelaskan bahwa hasil survei ini tidak semata-mata merupakan angka statistik, melainkan juga merefleksikan realita serta tantangan yang dihadapi dalam upaya memperluas akses internet ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang kurang berkembang. Dalam pelaksanaannya, survei ini menggunakan metode pemilihan sampel *probability sampling* dan melibatkan 1.950 responden dari 17 provinsi. Responden tersebut berasal dari 64 kabupaten di daerah tertinggal serta melibatkan 322 ISP. Survei berlangsung dari bulan Juli hingga September 2024. Arif menambahkan bahwa kolaborasi antara BAKTI dan APJII merupakan bagian dari langkah nyata untuk menghadirkan akses internet yang lebih merata di seluruh penjuru tanah air. Sementara itu, Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal PPI Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari, menekankan betapa pentingnya infrastruktur telekomunikasi dalam mencapai transformasi digital. Dia menggarisbawahi bahwa upaya ini termasuk dalam langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi negara. Aju juga menyampaikan bahwa survei ini sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang relevan terkait tantangan dan potensi pengembangan infrastruktur internet di kawasan 3T, yang sangat mendukung upaya transformasi digital di daerah tersebut. "Wilayah tengah dan timur Indonesia masih memerlukan perhatian ekstra, karena banyak area yang belum memiliki infrastruktur yang memadai. Saat ini, terdapat 1.020 desa yang telah diidentifikasi membutuhkan akses sinyal internet, di mana sekitar 464 desa telah mendapatkan solusi untuk kendala tersebut, sementara 556 desa lainnya masih dalam tahap proses," jelas Aju. ANTARA