BOGOR –
**Borneonews - Depok**, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa Kota Depok, yang terletak di Jawa Barat, telah siap untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada 27 November 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Tim Komisi II DPR RI, Khairul Muchtar, saat kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Depok pada hari Selasa. Berdasarkan hasil evaluasi, Komisi II DPR RI meyakini bahwa Kota Depok berada di jalur yang tepat dalam mempersiapkan Pilkada 2024. Kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kota Depok, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat memastikan bahwa proses pemilihan nanti akan berjalan dengan lancar, damai, dan dalam suasana yang kondusif. Dalam kunjungan tersebut, Khairul Muchtar mengungkapkan fokus utama adalah evaluasi serta pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan Pilkada di beberapa daerah, termasuk Depok. Kunjungan ini juga mencakup daerah lain seperti Kabupaten Bogor dan Tangerang Selatan. “Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan pada tahap-tahap Pilkada serentak 2024, sekaligus untuk mengevaluasi tantangan yang mungkin dihadapi oleh pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu,” tambahnya. Diskusi yang dilakukan menunjukkan bahwa persiapan di Depok telah mencapai tahap yang cukup matang. Dari pihak KPU, Bawaslu, maupun Pemkot Depok, semua aspek seperti persiapan logistik, penempatan personel, serta langkah antisipasi terhadap potensi pelanggaran sedang diatur dengan baik. Khairul Muchtar juga memberikan apresiasi atas dukungan Pemkot Depok dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, yang mencakup aspek anggaran hingga sarana dan prasarana lainnya. Ia menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keseragaman pemahaman regulasi terkait hal tersebut. Menurutnya, regulasi yang ada harus diterapkan dengan tegas untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu. Terkait dengan kemungkinan kendala yang bisa terjadi, Khairul mencatat potensi munculnya permasalahan yang bersifat mendadak, seperti demonstrasi besar atau isu keamanan lainnya. Namun, ia menyatakan optimisme bahwa dengan persiapan yang matang serta pengalaman penyelenggara di Kota Depok, segala tantangan tersebut dapat diatasi. “Keyakinan kami adalah Pilkada di Depok akan berlangsung dengan baik. Persiapan yang telah kami lihat cukup efektif dalam mengantisipasi isu-isu terkait logistik dan keamanan,” jelasnya. Selain itu, Komisi II juga menerima masukan terkait kebutuhan untuk meningkatkan tunjangan bagi penyelenggara pemilu, khususnya bagi Bawaslu, yang akan diajukan kepada pemerintah pusat. Ia menyatakan, “Tunjangan harus didistribusikan secara merata, dan kami akan menyampaikannya agar prinsip keadilan bagi penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, dapat terimplementasi dengan baik.” ANTARA