MAKASSAR –
**Borneonews - Makassar**, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, telah memerintahkan anggota Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) untuk memberikan pengawalan dalam penyaluran logistik Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024. Penugasan ini ditujukan khusus untuk memastikan logistik tersebut sampai ke pulau-pulau yang terdapat di wilayah Sulsel. Kapolda menyatakan bahwa tim Ditpolairud akan melibatkan sekitar 50 personil untuk melaksanakan pengamanan dan pengawalan pendistribusian logistik Pilkada. Tujuan utama dari pengawalan ini adalah agar semua logistik yang diperlukan untuk proses pemilu pada tanggal 27 November 2024 tiba dengan selamat dan tepat waktu. "Demi menjaga keamanan dan agar semua tiba tepat waktu. Kami berharap logistik tidak mengalami kerusakan, terlebih karena distribusinya akan melalui jalur perairan," jelas Kapolda, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. Tidak hanya mengirimkan personil untuk kawasan kepulauan, Polda Sulsel juga mengerahkan lebih dari 15.000 anggota untuk menjaga ketertiban seluruh proses Pilkada serentak di 24 kabupaten dan kota di Sulsel. Tugas mereka termasuk mengawasi keamanan dan menyelesaikan kemungkinan terjadinya konflik. Dalam hal ini, selain tindakan persuasif, Polda juga akan mengambil langkah tegas sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku. Kapolda menambahkan bahwa pengalamannya semasa Pemilu 14 Februari 2024 yang berhasil menjaga situasi tetap kondusif, menjadi acuan untuk menghadapi Pilkada serentak. "Kami sudah memiliki pengalaman berharga dari Pilpres dan Pileg yang lalu. Alhamdulillah, di Sulsel kami berhasil menjaga keamanan dan kelancaran, sehingga wilayah ini terbilang aman dalam pelaksanaan demokrasi," tuturnya. Terkait dengan netralitas seluruh jajaran kepolisian, Kapolda menegaskan pentingnya menjaga posisi tersebut, mengingat polisi merupakan bagian dari pemerintah. "Saya sebagai kapolda berkomitmen untuk memastikan semua anggota bekerja dengan profesional dan netral. Jika ada pelanggaran, akan ada sanksi yang diterapkan, mulai dari pelanggaran disiplin, etika, hingga pidana," tegasnya. Sementara itu, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, mengungkapkan bahwa distribusi logistik sudah memiliki pola yang dirumuskan berdasarkan pengalaman sebelumnya pada Pemilu 2024. Dikatakannya, jumlah logistik dalam Pilkada lebih sedikit dibandingkan dengan pemilihan legislatif dan presiden, karena hanya terdiri dari dua jenis kertas suara, yaitu untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. "Ini hanya melibatkan dua kertas suara; Pilgub dan Pilbub. Kami percaya semua tim di divisi logistik telah siap dengan sistem manajemen distribusi yang diperlukan," ujarnya. Saat ini, menurutnya, sedang dalam proses pemesanan lima jenis logistik, yang mencakup kotak suara, bilik suara, tinta, segel, dan segel plastik. Berita Acara (BA) khusus untuk kebutuhan ini sudah disusun. "Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih dalam tahap menunggu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun gambaran umum sudah ada. Karena itu, bilik dan kotak suara pun sudah dalam proses. Ini menggunakan sistem *e-katalog*, sama seperti sebelumnya. Jadi, untuk informasi teknis lebih lanjut, silakan ditanyakan kepada tim pengadaan," tambahnya. ANTARA