JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Survei terbaru yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bekerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, sekitar 82,6 persen penduduk di daerah tertinggal di Indonesia telah terhubung dengan *internet*. Survei yang berjudul “Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal” ini memberikan gambaran bahwa dari total 9,8 juta penduduk yang berada di wilayah tersebut, sebanyak 8,1 juta di antaranya telah memiliki akses *internet*. Meski demikian, hasil survei juga menunjukkan bahwa masih ada 17,4 persen masyarakat di daerah tersebut yang belum menikmati akses *internet*, dan hal ini menjadi tantangan serius yang perlu ditangani oleh seluruh pihak terkait. Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, menyampaikan bahwa salah satu faktor utama mengapa 14,8 persen masyarakat belum terhubung dengan *internet* adalah karena biaya kuota yang masih dianggap terlalu tinggi. Hal ini menjadi perhatian penting agar akses *internet* tidak hanya menjadi hak sebagian orang. Di sisi lain, sekitar 49,23 persen penyedia layanan internet (ISP) yang berpartisipasi dalam survei menginginkan adanya insentif pajak bagi mereka yang berkomitmen untuk membangun infrastruktur layanan di daerah yang tergolong rural, khususnya pada tiga kategori: terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Arif menambahkan, “APJII akan terus berupaya mendorong kebijakan yang mendukung agar penyedia layanan dapat memperoleh motivasi lebih dalam memperluas jaringan mereka.” Tujuan dari survei ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan infrastruktur *internet* di daerah-daerah 3T, serta memberikan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan dari ISP di Indonesia. Metode yang digunakan adalah *probability sampling*, dan survei ini melibatkan 1.950 responden dari 17 provinsi serta 64 kabupaten yang tergolong daerah tertinggal, ditambah 322 ISP. Proses survei berlangsung dari bulan Juli hingga September 2024. Muhammad Arif juga menjelaskan bahwa kolaborasi antara BAKTI dan APJII dalam survei ini merupakan langkah penting untuk memastikan akses *internet* yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, teridentifikasi sebanyak 1.020 desa yang membutuhkan sinyal *internet*, di mana 464 desa sudah mendapatkan penanganan, sementara 556 desa lainnya masih dalam proses pengerjaan. ANTARA