BENGKULU –
**Borneonews - Rejang Lebong**, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di Provinsi Bengkulu saat ini sedang melaksanakan proses penjaringan untuk 445 petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam rangka pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada tahun 2024. Ahmad Ali, selaku Ketua Bawaslu Rejang Lebong, menyampaikan bahwa pendaftaran untuk posisi PTPS telah dibuka mulai tanggal 12 hingga 28 September 2024. Ia menjelaskan bahwa jumlah PTPS yang diperlukan sejajar dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, yaitu sebesar 445 orang. Setiap TPS akan diawasi oleh satu PTPS. Tugas dari petugas PTPS ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara, proses penghitungan suara, hingga memantau pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS menuju ke Pusat Penghitungan Suara (PPS). Proses perekrutan pengawas TPS ini dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan demi memberikan dukungan bagi Panwaslu di tingkat Kelurahan atau Desa yang juga dikenal sebagai Panitia Pengawas Desa (PKD). Ahmad Ali juga mengimbau masyarakat yang berusia di atas 17 tahun dan memiliki pendidikan minimal setara SMA untuk mendaftarkan diri menjadi PTPS dalam Pilkada serentak tahun 2024. Selanjutnya, tahapan penjaringan untuk PTPS pada Pilkada tersebut mencakup beberapa langkah. Pada tanggal 29 September hingga 1 Oktober akan ada pengumuman perpanjangan masa pendaftaran hingga 10 Oktober. Lalu, pada 11 Oktober, akan diumumkan siapa saja yang berhasil lulus seleksi administrasi. Selanjutnya, pada tanggal 23 hingga 25 Oktober, dilakukan penetapan dan pengumuman calon PTPS terpilih berdasarkan hasil wawancara. Apabila masih terdapat TPS yang belum memiliki PTPS, Bawaslu akan menjadwalkan perekrutan tambahan yang berlangsung dari 5 hingga 20 November. Masa kerja PTPS ditetapkan selama satu bulan, di mana pelantikan akan dilakukan pada tanggal 3 November 2024. Ahmad Ali memastikan seluruh proses ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Pilkada. ANTARA