BORNEONEWS, Kotim - Enam fraksi DPRD Kotawaringin Timur menyampaikan pemandangan umum terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kotim 2016-2021. Tanggapan juga disampaikan untuk Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD 2015, dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017.
Pemandangan umum fraksi tersebut disampaikan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Kotim, di Sampit, Selasa (2/8/2016). Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli, didampingi dua wakil ketua yakni Dewin Marang dan Parimus.
Menurut Jhon, rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan secara resmi RPJMD Kotim 2016-2021 dari pemerintah daerah kepada DPRD, Senin (1/8/2016).
"Fraksi-fraksi telah melakukan pembahasan secara mendalam dalam rangka memberikan pandangan, pertimbangan, dan pertanyaan atau saran-saran yang dituangkan dalam pemandangan umum fraksi. Hasilnya disampaikan hari ini," kata dia.
Pada kesempatan tersebut, enam fraksi menyampaikan pandangan umumnya berisi pertanyaan, masukan maupun saran. Seperti Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Alexius Esliter, menyampaikan RPJMD Kotim 2016-2021 yang telah disampaikan bupati harus dijadikan acuan program daerah ke depan. Sehingga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam RPJMD yakni sinkronisasi dengan perencanaan pemerintah pusat dan provinsi.
Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan capaian program RPJMD sesuai arah rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2010-2025. Selain itu, sektor penopang utama pendapatan asli daerah dan strategi peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Sinar Kamala, menyampaikan RPJMD harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Kondisi masyarakat yang saat ini lemah karena ekonomi globat yang mengalami pelambatan harus diperhatikan. Sehingga pembangunan kedepan benar-benar menyentuh kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Pembangunan yang ingin dicapai juga harus sesuai dan selaras dengan program pusat dan provinsi," ucap dia. (M. RIFQI/N).
