JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya baru saja menyelesaikan pembangunan tujuh pos lintas batas negara (PLBN) yang terletak di berbagai wilayah perbatasan di seluruh Tanah Air. Proyek pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat infrastruktur di area yang berbatasan langsung dengan negara lain. Pembangunan PLBN ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Instruksi tersebut mengamanatkan percepatan pembangunan 11 PLBN terpadu serta berbagai sarana dan prasarana penunjang yang ada di kawasan perbatasan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa keberadaan PLBN ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar, tetapi yang lebih penting adalah peran strategisnya dalam menjaga pertahanan keamanan, serta berfungsi sebagai embrio untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Menurut Menteri Basuki, "Pembangunan PLBN ini tidak hanya berfungsi sebagai gerbang masuk bagi negara, tetapi juga menjadi katalisator untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di area perbatasan." Dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, mengurangi kesenjangan, dan meratakan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, Kementerian PUPR telah menyelesaikan tujuh PLBN yang dirancang untuk beroperasi secara efektif. Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa tujuh PLBN yang telah selesai dibangun antara tahun 2019 hingga 2024 meliputi PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan; PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Diana menambahkan, "Dari total tujuh PLBN tersebut, lima di antaranya sudah dioperasikan dan telah didukung dengan layanan dari instansi seperti imigrasi, bea cukai, serta karantina kesehatan, pertanian, dan perikanan. Sedangkan dua PLBN lainnya, yaitu PLBN Labang dan PLBN Long Nawang, yang terletak di Kalimantan Utara, telah selesai dibangun dan sedang berada dalam tahap awal pengoperasian." Sementara itu, satu PLBN lainnya yang termasuk dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 adalah PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2021 dan kini telah beroperasi. Ada juga tiga PLBN yang masih dalam proses pembangunan, yakni PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat; PLBN Long Midang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara; dan PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan PLBN tersebut dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah di masing-masing provinsi yang memilik batas wilayah negara. Untuk lima PLBN yang telah beroperasi, alokasi anggarannya mencapai Rp873,05 miliar. Rincian anggaran tersebut meliputi PLBN Serasan sebesar Rp145,7 miliar, PLBN Jagoi Babang Rp209,14 miliar, PLBN Sei Nyamuk Rp248,5 miliar, PLBN Napan Rp106,24 miliar, dan PLBN Yetetkun Rp127,4 miliar. Sementara untuk dua PLBN yang sedang dalam proses persiapan, yakni PLBN Labang dan PLBN Long Nawang, masing-masing mendapatkan alokasi sebesar Rp210,78 miliar dan Rp243,63 miliar. Kedua PLBN ini telah dibangun sejak tahun 2020 dan ditargetkan untuk mulai beroperasi sepenuhnya pada akhir tahun 2024. Pembangunan dari ketujuh PLBN tersebut mencakup berbagai fasilitas seperti bangunan inti, gudang barang dan transit, kantor, serta wisma. Selain itu, tersedia pula mess, tower air, pos jaga, pembangkit listrik, bangunan tempat pembuangan sampah, utilitas, dan bangunan penunjang lainnya. Beberapa PLBN juga dilengkapi dengan kios serta pasar perbatasan untuk mendukung aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. ANTARA