JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Dalam upaya memperkuat kerja sama di bidang sertifikasi halal, Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, saat ini berada di Eropa. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Ali Ramdhani, mengungkapkan bahwa pada kunjungannya, Menag turut serta dalam penandatanganan *mutual recognition agreement* (MRA) yang berisi kesepakatan saling pengakuan sertifikat halal antara Kementerian Agama dan Lembaga Halal Luar Negeri di Italia. Ali Ramdhani menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memenuhi amanat undang-undang yang mengatur kebijakan wajib sertifikasi halal, yang akan mulai berlaku pada 17 Oktober 2024. Dengan berakhirnya tahapan pertama, ada tiga kategori produk yang diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal. Kategori tersebut mencakup produk makanan dan minuman; bahan baku, bahan tambahan pangan, serta bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; dan produk hasil sembelihan beserta jasa penyembelihan. Melalui Rapat Terbatas yang diadakan pada 15 Mei 2024, pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan kewajiban sertifikasi halal terutama bagi produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil (UMK). Penundaan ini memberikan kesempatan bagi pelaku UMK untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menyelesaikan proses pengajuan sertifikasi halal hingga Oktober 2026. Di sela-sela kunjungan di Italia, Menag dijadwalkan untuk menghadiri penandatanganan MRA dengan Halal Quality Control Italia dan World Halal Authority, serta mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk membahas berbagai isu terkait produk halal antara kedua negara. Kegiatan ini direncanakan akan berlangsung pada 18 hingga 20 September 2024. Setelah menyelesaikan agenda di Italia, Menag berencana melanjutkan perjalanan ke Prancis. Dalam misi ini, ia menjalankan instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pertemuan Internasional untuk Perdamaian yang ke-38, yang akan diadakan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada 22 September 2024. Ramdhani menandaskan bahwa dalam forum tersebut, Menag akan membahas berbagai inisiatif untuk mencapai perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan global. ANTARA