YOGYAKARTA –
**Borneonews - Sleman**, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, menginformasikan bahwa hingga pertengahan September 2024, tidak ada wilayah di daerah tersebut yang mengajukan permintaan untuk bantuan pendistribusian air bersih selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, Makwan, menyampaikan bahwa saat ini kondisi pasokan air di wilayah-wilayah tersebut memadai. “Hingga menjelang awal musim hujan tahun ini, kami masih mencatat *zero dropping* bantuan air bersih,” ujarnya saat konferensi pers pada hari Rabu. Makwan juga menjelaskan bahwa sebelumnya, beberapa zona cenderung mengalami kekeringan, seperti Kapanewon Prambanan dan Gamping. Sementara itu, Kapanewon Tempel dan Moyudan juga dikenal sebagai wilayah yang rentan terhadap masalah air bersih. Namun, meski wilayah-wilayah tersebut merupakan area yang biasa mengalami kekeringan, hingga saat ini mereka belum mengajukan permohonan bantuan air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan air mereka masih dapat terpenuhi, baik untuk kegiatan rumah tangga maupun untuk kebutuhan ternak. Ia menambahkan bahwa Kapanewon Prambanan yang sebelumnya paling sering mengalami kekeringan kini sudah aman. Daerah ini kini telah mendapatkan pasokan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya, berkat adanya sumber air dari perbatasan Kapanewon Berbah dan Kalasan. Di lokasi tersebut, telah dibangun Instalasi Pengelolaan Air Minum Pandekan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat setempat. Selanjutnya, di Kapanewon Gamping, warga setempat telah menjadi pelanggan PDAM, sehingga mereka tidak lagi mengalami masalah kekurangan air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sleman, Bambang Kuntoro, menambahkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk distribusi air bersih bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan air bersih. “Anggaran sebesar Rp15 juta telah disiapkan untuk pendistribusian air bersih, yang akan mencakup kurang lebih 40 tangki. Anggaran ini tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Jika nanti anggaran tersebut kurang, kami masih memiliki anggaran biaya tambahan (ABT). Namun, kami berharap tahun ini tidak ada penyaluran air bersih, sehingga anggaran itu tidak terpakai. Itu semua merupakan langkah antisipasi yang kami lakukan,” ungkapnya. ANTARA