BORNEONEWS, Kotim - Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi turun ke lapangan, memantau kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia memastikan hingga beberapa pekan ke depan, akan berkantor di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pantauan langsung dilakukan menjelang perombakan jabatan eselon di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim).
“Terkait tidak terkait dengan perombakan itu relatif, yang pasti dengan kehadiran saya berkantor di beberapa SKPD, ingin menunjukkan sambil memberikan motivasi, bukan hanya kepada kepala SKPD tapi juga eselon III dan para staf-staf di bawah,” kata Bupati Kotim, Supian Hadi saat diwawancarai di Kantor Dinas Kesehatan Kotim, di Sampit, Selasa (2/8/2016).
Dari pantauan Borneonews, tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Kesehatan Kotim, Faisal Novendra Cahyanto, Supian Hadi bersama pengawal dan ajudannya berkantor di dinas itu. Kebetulan kepala dinasnya lagi mengikuti rapat paripurna di DPRD Kotim. Entah mendapat informasi darimana bahwa ada bupati berkantor di dinasnya, Faisal langsung kembali ke kantor dengan tergesa-gesa, dengan perasaan tidak enak dia masuk ke ruangannya langsung melihat sang bupati duduk di meja kerjanya.
Supian mengaku, pasca dilantik menjadi bupati Kotim untuk kedua kalinya ini jarang berkantor di kantror bupati. Dia lebih memilih berkantor di dinas-dinas dan kantor kecamatan. Sebab dia ingin melihat langsung bagaimana kinerja ASN di di daerah itu. Upaya ini menurutnya selain melihat langsung kinerja ASN juga memberikan motivasi kepada mereka agar bersama-sama membangun Kotim yang lebih baik. Supian akan langsung jadikan ruangan kepala dinas menjadi meja kerjanya.
“Setiap hari kita berpindah-pindah terus tapi saya tidak akan kasih tahu SKPD mana yang akan saya tempati berkantor. Ajudan pun tidak tahu kantor mana yang saya akan tempati tapi setelah naik mobil baru saya kasih tahu. Seluruh berkas di kantor bupati akan saya bawa, dimana saya berkantor di situ akan saya kerjakan. Kecuali ada tamu penting saya akan kembali ke kantor bupati,” ujar Supian Hadi.
Ada beberapa SKPD yang sudah ditempatinya untuk berkantor seperti Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Bappeda, Dinkes dan satu kecamatan. Dia mengaku, dinas-dinas yang sudah dijadikannya kantor sementara itu yang memang sangat urgent dan berkaitan langsung dengan pembangunan dan pelayanan.
Seperti halnya DPKAD berkaitan dengan bagaimana kemampuan keuangan daerah sehingga menjadi acuan membuat program prioritas. Dispenda, terkait dengan potensi-potensi pendapatan daerah.
Ditanya hasil evaluasinya terkait kedisiplinan ASN Kotim selama dia berkantor di beberapa SKPD belakangan ini, dia mengaku meningkat. Meski masih ada tetapi dari beberapa tahun yang lalu jauh lebih baik walaupun tidak seluruhnya. (RAFIUDIN/N).
