JAKARTA –
**Borneonews - [Nama Lokasi/Wilayah/Tempat/Kota]**, Misi Tetap Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengajukan rancangan resolusi pertama kepada Majelis Umum PBB, yang menuntut agar Israel menghentikan pendudukannya atas wilayah Palestina dalam jangka waktu 12 bulan. Pengajuan ini dilakukan pada hari Selasa, 17 September, dan merupakan langkah yang diambil setelah Majelis Umum memberikan hak dan keistimewaan tambahan kepada misi Palestina untuk berpartisipasi dalam forum PBB. Sesi darurat telah dilaksanakan dalam Sidang Umum PBB yang ke-79, yang membahas mengenai konsekuensi hukum dari tindakan Israel di wilayah-wilayah yang diduduki. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Majelis Umum PBB, Philemon Yang, kembali menekankan pentingnya "opini hukum" dari Mahkamah Internasional terkait langkah-langkah yang diambil oleh Israel, termasuk yang terjadi di Yerusalem Timur. Yang juga menyampaikan bahwa PBB, Majelis Umum, dan Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mengakhiri pendudukan yang dianggap ilegal oleh Israel. Dia menyebutkan bahwa ini merupakan sebuah tugas kolektif bagi semua perwakilan dari komunitas internasional untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum tetap teguh. Dalam pidatonya, Yang berharap sesi darurat ini bisa menghadirkan perubahan positif bagi banyak individu yang masih menderita akibat konflik ini, serta berharap bahwa keputusan yang diambil dalam sesi ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi mereka yang membutuhkan. Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menegaskan bahwa Palestina merupakan bagian penting dari sejarah universal dan rakyat Palestina adalah komponen integral dari kemanusiaan. Dia menganggap bahwa baik negara Palestina maupun rakyatnya tidak akan menghilang, meskipun mereka menghadapi ancaman eksistensial yang serius. Menurut Mansour, rakyat Palestina berhak untuk hidup layak, bukan sekadar bertahan hidup. Dia juga menyoroti tragedi yang menghinggapi anak-anak di wilayah tersebut, yang kehilangan nyawa dan hidup dalam kondisi penuh penderitaan, termasuk terluka, lumpuh, menjadi yatim piatu, atau mengalami trauma akibat situasi yang berlangsung. Lebih jauh, Mansour mengajak komunitas internasional untuk menuntut pertanggungjawaban kepada Israel. Dalam konteks ini, dia mengutip keputusan terbaru Majelis Umum yang meminta pendapat dari Mahkamah Internasional terkait pendudukan Israel, dan menyatakan bahwa temuan Pengadilan menunjukkan bahwa tindakan Israel melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Mansour menganggap pendapat tersebut sebagai momen bersejarah dan mengingatkan bahwa kini merupakan tanggung jawab Majelis Umum dan negara-negara anggotanya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hukum internasional ditegakkan. Dia menegaskan bahwa sudah saatnya Majelis Umum menjalankan mandatnya, dan setiap negara anggota perlu memenuhi kewajiban mereka guna memastikan Israel menghormati aturan di tengah pelanggaran yang terus-menerus terjadi. Dalam seruan kerasnya, Mansour menyatakan bahwa tidak ada kekuatan pendudukan yang dapat memiliki hak veto atas hak-hak rakyat yang dilindungi oleh hukum internasional. "Momen yang tepat untuk melakukan keadilan adalah saat ini," ujarnya, menekankan urgentnya langkah-langkah untuk menghentikan kekerasan dan mencegah terulangnya tragedi serupa. Rancangan resolusi yang sedang dipertimbangkan ini, terindikasi didukung oleh lebih dari 40 negara, termasuk Turki, ditengarai oleh Mansour sebagai peluang penting bagi rakyat Palestina. Mansour juga mengimbau kepada seluruh negara anggota PBB untuk menempatkan diri di sisi yang benar dari sejarah, agar dampak positif dapat diwujudkan bagi masa depan Palestina. ANTARA