JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Presiden Joko Widodo mengungkapkan rasa herannya terkait lamanya proses perizinan dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), yang bisa mencapai waktu 5 hingga 6 tahun. Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition Tahun 2024 yang berlangsung di Balai Sidang Jakarta (JCC) pada hari Rabu. Potensi energi *geothermal* di Tanah Air tercatat mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun sayangnya potensi tersebut belum dikelola secara optimal. Dalam sambutannya, Presiden menyoroti bahwa banyak investor yang tertarik dengan energi baru dan terbarukan (EBT), terutama mengingat besarnya peluang yang ada. "Saya sudah mengunjungi tiga lokasi pembangkit listrik panas bumi. Hal yang membuat saya heran adalah meskipun peluang besar tersedia dan ketertarikan investor terhadap energi hijau sangat tinggi, prosesnya cenderung lambat," ujar Presiden. Dalam pernyataannya, ia merujuk pada penjelasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang menjelaskan bahwa salah satu faktor penghambat adalah proses perizinan. "Dari awal hingga konstruksi, urusan perizinan dapat memakan waktu hingga 5-6 tahun. Ini adalah aspek yang harus segera dibenahi agar kita dapat memaksimalkan potensi 24.000 MW yang ada, di mana saat ini baru 11 persen yang telah dimanfaatkan," tambahnya. Presiden juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tidak semua investor memiliki tingkat kesabaran yang tinggi untuk menunggu selama itu. Ia menyatakan, "Bayangkan, jika menunggu untuk memulai konstruksi saja memerlukan waktu 5-6 tahun. Jika investor tidak sabar, mereka tentu tidak akan mau terlibat dalam proyek ini. Saya pun tidak sanggup menunggu selama itu." Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi besar energi panas bumi yang dimiliki Indonesia, yang menurut estimasi berada di kisaran 40 persen dari total potensi dunia. "Peluang pengembangan masih sangat terbuka lebar, mengingat saat ini kita baru memanfaatkan sekitar 11 persen dari potensi yang ada," tuturnya. ANTARA