JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Dalam sebuah forum diskusi yang berlangsung awal bulan ini dengan tema "Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan", mantan wakil presiden Jusuf Kalla mengemukakan sejumlah kritik terhadap kebijakan serta pengelolaan pendidikan nasional. Salah satu fokus kritik yang menarik perhatian adalah tentang kurikulum Merdeka Belajar yang telah dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak tahun 2020 dan resmi diluncurkan pada tahun 2022. Kurikulum ini diatur dalam Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 mengenai Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, yang ditetapkan pada 25 Maret 2024. Peraturan ini menjadi landasan hukum untuk menerapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional mulai tahun ajaran 2024/2025, meskipun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesiapan satuan pendidikan dan masa transisi yang dapat berlangsung hingga maksimal tiga tahun ke depan. Dalam kritiknya, Jusuf Kalla melakukan perbandingan antara sistem Merdeka Belajar dan sistem pendidikan yang bersifat konservatif, yang menurutnya cenderung ketat, serius, dan memberikan tekanan pada siswa. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya cenderung mempercayai pendekatan konservatif dalam sektor pendidikan. Pernyataan yang disampaikan JK merupakan bagian normal dari dinamika di negara demokrasi. Justru menjadi tidak biasa jika dalam sebuah sistem demokrasi tidak terdapat kritik. Namun pada kesempatan ini, ada beberapa hal penting yang perlu diperjelas. **Mengenai Merdeka Belajar** Prinsip dasar dari Merdeka Belajar adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa, tanpa adanya tekanan dalam meraih nilai tertentu. Kurikulum ini juga mengedepankan penilaian yang mencerminkan karakter peserta didik. Dengan pendekatan ini, Merdeka Belajar diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, berinovasi, dan mengekspresikan diri, bukan berarti siswa tidak perlu belajar sama sekali. Meskipun kata "merdeka" terdengar menohok, sistem Merdeka Belajar tidak berarti bahwa siswa diberi kebebasan penuh untuk tidak belajar. Pendidikan tetap memberikan ujian kepada siswa. Ujian Nasional yang dulu sempat menjadi perdebatan tidak dihapuskan, melainkan diubah namanya menjadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), yang tidak lagi menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa. ANBK akan dilaksanakan lebih awal dalam jenjang pendidikan, yaitu di kelas 5 (SD), 8 (SMP), dan 11 (SMA). Setiap sekolah diberi keleluasaan dalam menentukan metode penilaian, seperti melalui portofolio, karya tulis, atau penugasan lainnya. Dalam pelaksanaan ANBK, ada tiga aspek penilaian yang diutamakan: asesmen kompetensi minimum yang terdiri dari literasi dan numerasi, survei karakter, serta survei tentang lingkungan belajar. Berbeda dengan ujian nasional sebelumnya, ANBK juga memperhitungkan karakter siswa dan kebiasaan belajar sebagai bagian dari kelulusan. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam ANBK, siswa perlu mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya. Oleh karena itu, menghadapi ANBK tidak diperkenankan menggunakan teknik *SKS* (Sistem Kebut Semalam), yang merupakan metode belajar secara intensif hanya pada malam sebelum ujian. Karenanya, tidak perlu merasa khawatir bahwa dengan penerapan sistem Merdeka Belajar, siswa akan dibebaskan dari ujian, yang berpotensi menimbulkan sikap malas belajar. Ujian nasional tetap dilaksanakan oleh pemerintah, dengan jenis penilaian lainnya seperti Penilaian Tengah Semester dan Penilaian Akhir Semester juga tetap diperuntukkan bagi siswa. **Kelebihan dan Kekurangan** Jusuf Kalla mengemukakan bahwa pada kurikulum konservatif terdapat dorongan, bahkan paksaan, bagi siswa untuk belajar karena pendekatannya yang ketat. Kelebihan dari pendekatan ini adalah adanya standarisasi nasional yang mengharuskan siswa dan sekolah berprogres menuju standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya standar nasional, kurikulum konvensional mudah dievaluasi. Namun, metode konservatif memiliki sejumlah kekurangan. Misalnya, pendekatan pendidikan yang terlalu ketat seringkali menyebabkan tekanan mental pada siswa. Pendidikan selayaknya menjadi pengalaman yang menyenangkan, bukan beban yang menakutkan. Ini merupakan satu kritik yang sering disampaikan masyarakat. Kekurangan lain yang diangkat adalah bahwa pendidikan konvensional sering kali hanya mengejar nilai di sekadar kertas, tetapi memberikan sedikit perhatian terhadap pengembangan karakter siswa. Akibatnya, ada banyak siswa yang memiliki nilai akademik yang baik, tetapi karakter mereka tidak mencerminkan prestasi tersebut. Selain itu, dengan penekanan pada standarisasi nasional, metode pendidikan yang konservatif cenderung mengabaikan keragaman potensi siswa dari berbagai daerah. Setiap anak didik memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda, dan pendekatan konservatif sering kali mempersamakan setiap siswa tanpa mempertimbangkan perbedaan tersebut. Sebagai respons terhadap kritik terhadap sistem pendidikan konvensional, kurikulum Merdeka diperkenalkan. Kebijakan ini dirumuskan berdasarkan masukan dari masyarakat dan bukan sekadar merupakan keinginan Kementerian Pendidikan. Sebagai sebuah inovasi, Kurikulum Merdeka menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan sistem pendidikan konservatif. Menurut Ahmad Almarisi dalam jurnal pendidikan *Mukadimah* (2023), salah satu keunggulannya adalah kurikulum ini dirancang untuk lebih sederhana tetapi lebih mendalam, sehingga memudahkan proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka juga lebih fokus kepada substansi pengetahuan serta pengembangan peserta didik, serta memiliki pembelajaran yang lebih bermakna. Proses belajar-mengajar dalam Kurikulum Merdeka lebih bersifat kualitatif dan tidak sekadar kuantitatif. Selain itu, siswa diberikan kesempatan untuk memilih disiplin ilmu yang menarik minat mereka sesuai dengan bakat dan aspirasi masing-masing. Guru juga dapat beradaptasi dalam pengajaran sesuai dengan kemajuan dan perkembangan peserta didik. Tentu saja, Kurikulum Merdeka bukan tanpa kekurangan. Dalam hal implementasi, kurikulum ini masih perlu pematangan, dan sistem pendidikan yang dirancang belum sepenuhnya terwujud. Masalah terkait sumber daya manusia yang masih kurang juga menjadi tantangan. Namun demikian, perbaikan terhadap kekurangan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Sangat tidak realistis untuk mengharapkan sistem pendidikan dapat sempurna dalam waktu sekejap. Sekali lagi, inti dari Merdeka Belajar adalah menciptakan suasana belajar yang membahagiakan bagi siswa, tanpa adanya batasan yang menyusahkan terkait nilai atau skor tertentu. Sistem pendidikan ini juga melakukan penilaian berdasarkan karakter, mendorong siswa untuk berpikir, berinovasi, dan mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat mereka, alih-alih mengindikasikan bahwa mereka tidak perlu belajar sama sekali. ANTARA