JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (*P3KE*) untuk meningkatkan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dalam sebuah Rapat Koordinasi mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penyerahan Dana Insentif Fiskal Kemiskinan Ekstrem untuk tahun 2024, yang berlangsung di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Wapres menyampaikan arahan yang menegaskan perlunya pendekatan yang inklusif, sinergis, dan tepat sasaran dalam pelaksanaan program ini. Wapres menyatakan, saat ini data *P3KE* telah digunakan oleh lebih dari 26 kementerian dan lembaga, serta diakses oleh lebih dari 93 persen pemerintah daerah sebagai dasar untuk program-program yang ditujukan kepada masyarakat yang berisiko mengalami kemiskinan ekstrem. Ia menekankan pentingnya pengembangan sistem pensasaran yang terintegrasi secara nasional, sehingga seluruh data dari berbagai kementerian dan lembaga bisa saling terhubung. Lebih lanjut, Wapres juga menyoroti aspek konvergensi dan sinergisitas yang harus diperhatikan dalam program percepatan ini. Ia menjelaskan, upaya pemerintah harus memastikan bahwa rumah tangga yang teridentifikasi sebagai miskin ekstrem mendapatkan akses penuh terhadap semua program yang ada, seperti program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan sarana dan prasarana permukiman. Untuk mencapai itu, Wapres meminta agar efektivitas pelaksanaan program bisa diperbaiki, dengan fokus pada ketepatan sasaran serta waktu dan jumlah penyaluran bantuan, terutama untuk kelompok-kelompok rentan seperti lansia yang hidup sendiri, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan kepala keluarga perempuan. Untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih besar ini, Wapres menekankan perlunya dukungan dari kebijakan yang berkelanjutan, guna memastikan pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dari periode 2025 hingga 2029. Di tahun 2024, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol persen. Wapres mengungkapkan optimisme bahwa target ini dapat dicapai, mengingat penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 1,12 persen pada Maret tahun lalu menjadi 0,83 persen pada Maret tahun ini. Namun, Wapres mengingatkan bahwa pencapaian ini masih terhambat oleh sejumlah tantangan, termasuk akurasi data sasaran, konvergensi program, dan kualitas pelaksanaan program, serta kepatuhan pada regulasi yang mengatur penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan berakhir pada 2024. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan peran aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah, agar tren penurunan kemiskinan terus berlanjut. ANTARA