JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan rencananya untuk mereduksi sejumlah syarat yang diperlukan dalam mendukung investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Dalam pembicaraannya, Bahlil menjelaskan bahwa proses investasi hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala, di mana para investor harus melewati waktu yang cukup panjang, bahkan bisa mencapai bertahun-tahun, hanya untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Hal ini semakin diperburuk dengan adanya keharusan untuk menunggu persetujuan berbagai izin yang diperlukan. Menurut Bahlil, kondisi tersebut berkontribusi pada lambatnya transisi dari penggunaan energi fosil menuju sumber-sumber energi terbarukan. Padahal, Indonesia memiliki target yang jelas, yakni mencapai 23 persen kontribusi EBT dalam bauran energi nasional pada tahun 2025. "Kami berkomitmen untuk memangkas syarat-syarat serta waktu yang diperlukan agar para investor dapat lebih cepat dan mudah dalam melakukan investasi," jelas Bahlil. Kendala yang dihadapi dalam proses regulasi dan perizinan sangat berdampak pada pencapaian target nasional, terutama guna mencapai tujuan nol emisi karbon atau *net zero emission* pada tahun 2060. Bahlil menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber EBT yang sangat besar, sehingga sangat disayangkan jika potensi ini tidak dimanfaatkan dengan optimal. Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo dan juga dengan calon presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan berbagai reformasi yang diperlukan dalam rangka percepatan investasi EBT. "Kami akan melakukan langkah-langkah konstruktif untuk menarik para investor," tambahnya. Bahlil juga mencatat bahwa saat ini sektor EBT menjadi salah satu industri yang sedang menarik perhatian di kawasan Asia Tenggara. Kompetisi global untuk sumber energi yang lebih ramah lingkungan semakin meningkat, sehingga Indonesia diuntungkan dengan posisi strategisnya. Menariknya, Bahlil mencatat Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara karena kepemilikan teknologi *carbon capture storage* (CCS) CO2. "Kita memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor EBT dan fitur penyimpanan karbon yang tidak dimiliki negara lain. Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Listrik dan Direktorat Jenderal EBT untuk tidak terburu-buru, tetapi berupaya semaksimal mungkin untuk mempermudah ekspor EBT," ujar Bahlil. ANTARA