SAMARINDA –
**Borneonews - Samarinda**, Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur (Diskominfo Kaltim) melaksanakan sosialisasi mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang dikenal dengan nama *SP4N-Lapor!*, di Desa Sangatta Utara, Kutai Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah mereka. Pada kesempatan tersebut, Pranata Humas Diskominfo Kaltim, Mardiasih, mengungkapkan bahwa mayoritas warga desa yang hadir dalam sosialisasi tersebut belum mengenal istilah *SP4N-Lapor!*. Ia menjelaskan, "Ketika kami memperkenalkan materi, banyak dari mereka yang tampak bingung mengenai apa itu SP4N-Lapor!. Oleh karena itu, kami memberikan penjelasan yang rinci tentang fungsi dan manfaat dari saluran pengaduan ini." Dalam sosialisasi ini, Mardiasih juga menyampaikan informasi mengenai keterkaitan *SP4N-Lapor!* dengan program *Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund* atau *FPCF-CF*. Program ini merupakan inisiatif dalam upaya memerangi perubahan iklim melalui pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Mardiasih menambahkan, "Apabila ada hal-hal yang kurang memuaskan atau aspirasi terkait anggaran yang telah disalurkan ke desa, masyarakat dapat menyampaikannya melalui *SP4N-Lapor!*." Ia juga menyoroti antusiasme tinggi dari warga dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut, di mana mereka merasa lebih memiliki saluran yang efektif untuk menyampaikan keluhan. Terkait dengan dana karbon yang belum tertransfer ke rekening desa, Mardiasih menjelaskan bahwa proses verifikasi proposal oleh tim verifikator masih berlangsung. "Setelah proses verifikasi selesai, dana tersebut akan segera ditransfer oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)," jelasnya. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui *SP4N-Lapor!*. Namun, Mardiasih mengingatkan bahwa tidak semua masalah dapat dilaporkan melalui saluran ini, seperti isu yang menjadi kewenangan perusahaan swasta atau perkara yang sedang dalam proses hukum. "Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pembangunan dan pengawasan, sehingga peran mereka dalam membangun desa dapat semakin meningkat," tuturnya. Selanjutnya, Erma Wulandari dari Tim Safeguard *FCPF-CF* Pemprov Kaltim melanjutkan sesi pemaparan tentang program *Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund* (*FCPF-CF*). Erma menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memantau dan melaporkan masalah terkait lingkungan, yang sejalan dengan tujuan dasar *SP4N-Lapor!*. "Program *FCPF-CF* lebih fokus kepada mitigasi perubahan iklim dengan mengedepankan praktik pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Upaya ini mencakup pengurangan laju deforestasi, penanaman kembali pohon, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam mereka," ujarnya. Diharapkan, sosialisasi dan pelatihan ini dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan *SP4N-Lapor!* dan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui program *FCPF-CF*. Sekretaris Desa Sangatta Utara, Osler Manalu, menyampaikan apresiasi kepada Diskominfo Kaltim atas edukasi yang diberikan mengenai *SP4N-Lapor!* kepada warga desa. Osler menganggap bahwa edukasi itu sangat krusial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan pemerintah. "Saluran *SP4N-Lapor!* adalah cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan dari warga. Meskipun masih ada sebagian dari warga yang belum sepenuhnya familiar, kami yakin dengan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, masyarakat akan semakin paham dan memanfaatkan sistem ini," paparnya. Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sangatta Utara, Ridwan Abdul Razak, Ketua LPM Sangatta Utara, Anwar Said, serta para kepala dusun, ketua rukun tetangga, dan tokoh masyarakat lainnya. ANTARA