JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan pentingnya bagi para kepala daerah dan pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman mereka mengenai tata kelola karbon, atau yang dikenal dengan istilah *carbon governance*. Hal ini menjadi krusial mengingat potensi perkembangan yang signifikan di masa depan. Dalam konteks ini, Menteri Siti Nurbaya menyatakan keyakinan bahwa banyak pihak telah mendekati kepala daerah untuk membahas isu karbon. Oleh karena itu, dia menekankan bahwa pemahaman serta kepemimpinan terkait masalah karbon harus diperkuat. Pernyatan ini disampaikan dalam acara Penganugerahan Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2023 yang berlangsung di Jakarta. Lebih lanjut, Menteri LHK menekankan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai tata kelola karbon beserta regulasi yang berlaku di Indonesia sangat penting bagi kepala daerah. Hal ini dikarenakan terdapat potensi luar biasa terkait karbon di berbagai daerah di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa pada tahun 2022, Indonesia berhasil mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 875,7 juta ton CO2 ekuivalen. Angka ini merupakan hasil inventarisasi yang menunjukkan penurunan yang signifikan dari 889 juta ton pada tahun 2021. Data ini mencerminkan capaian dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, di mana pemerintah juga telah merancang rencana penurunan emisi di tingkat kabupaten dan kota, serta bagi para pelaku usaha, sebagaimana yang tercantum dalam peta jalan Indonesia FOLU Net Sink 2030. Siti Nurbaya menambahkan bahwa jika para kepala daerah memahami masalah karbon dengan baik, mereka otomatis akan menjadi pemimpin yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup secara menyeluruh. Pentingnya pemahaman ini dirasakan sangat mendesak bagi para pemimpin daerah untuk dapat menyelaraskan dengan praktik nilai ekonomi karbon yang sudah dilakukan di sektor swasta. Dia juga menekankan perlunya ketelitian pemerintah daerah dalam menanggulangi isu karbon, termasuk dalam pengelolaan nilai ekonomi karbon. Hal ini sangat relevan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka masing-masing serta menjaga kedaulatan wilayah tersebut. Pengetahuan yang cukup di bidang ini akan menjadi bekal bagi pemimpin daerah dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk lingkungan dan ekonomi berkelanjutan. ANTARA