**Borneonews - Jakarta**, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya pemanfaatan data yang merupakan bagian dari program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk memperkuat upaya dalam program pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, ia menyampaikan bahwa upaya penghapusan kemiskinan di seluruh tingkat pemerintahan harus dilakukan secara inklusif, kolaboratif, dan terfokus. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Amin saat Rapat Koordinasi terkait penghapusan kemiskinan ekstrem dan distribusi dana insentif untuk penanganan masalah kemiskinan ekstrem di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden. Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan bahwa lebih dari 26 kementerian dan lembaga telah memanfaatkan data P3KE untuk pelaksanaan program mereka. Selain itu, lebih dari 93 persen pemerintah daerah juga menggunakan basis data ini dalam implementasi program-program mereka. Wakil Presiden Amin menekankan perlunya pengembangan sistem pemetaan yang terintegrasi secara nasional di masa mendatang, agar data dari berbagai kementerian dan lembaga dapat terhubung satu sama lain. Ia juga menggarisbawahi pentingnya aspek konvergensi dan sinergi dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Amin menjelaskan bahwa konvergensi dan sinergi sangat diperlukan untuk memastikan seluruh keluarga yang berada dalam kondisi sangat miskin mendapatkan manfaat dari seluruh program yang ada. Program-program tersebut mencakup perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan infrastruktur permukiman. Lebih lanjut, Wakil Presiden meminta agar efektivitas pelaksanaan program dapat terjaga, dengan memperhatikan akurasi dalam penentuan penerima manfaat, jumlah bantuan, serta waktu distribusi yang tepat, dengan memprioritaskan kelompok rentan. Kelompok rentan tersebut meliputi lansia, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan kepala keluarga perempuan. Amin juga menekankan bahwa peraturan yang ada perlu dirancang agar berkelanjutan untuk mendukung strategi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada periode 2025-2029. Sementara itu, pemerintah menargetkan pengurangan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada tahun 2024. ANTARA