JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*, MoU) dengan Menteri Pembangunan Internasional, Perempuan, dan Kesetaraan Inggris, Anneliese Dodds. Kesepakatan ini bertujuan untuk mengatur pertukaran teknologi di bidang mineral kritis. Lahadalia menjelaskan bahwa MoU ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian yang telah dibangun antara kedua negara. "Kami telah menandatangani kesepakatan tersebut, dan akan melanjutkan langkah-langkah berikutnya," tutur Lahadalia usai sesi penandatanganan yang berlangsung di Jakarta pada hari Rabu. Ia juga menyampaikan bahwa potensi kerja sama teknologi antara Indonesia dan Inggris sangat beragam. Beberapa bidang yang dicakup termasuk nikel, teknologi bawah air, serta pengembangan energi angin dan energi surya. Menteri ESDM tersebut menegaskan bahwa Indonesia akan terus menggali peluang untuk menekan biaya investasi di sektor mineral kritis dan energi terbarukan. Hal ini bertujuan agar masyarakat di Tanah Air dapat mengakses sumber daya tersebut dengan harga yang lebih terjangkau. "Biaya investasi yang besar menyebabkan harga jual kepada masyarakat menjadi mahal. Kami sedang mencari solusi agar semuanya dapat berjalan dengan baik," ujarnya. Di sisi lain, Dodds menekankan bahwa Inggris dan Indonesia telah menjalin kemitraan yang kuat, dan baru-baru ini memperbarui kerja sama dalam bentuk MoU baru. Ia menjelaskan bahwa kesepakatan ini bertujuan untuk memastikan pengembangan yang ramah lingkungan, penciptaan lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Inggris sendiri telah mengalokasikan dana sebesar US$1,15 miliar, yang setara dengan sekitar Rp17,65 triliun, untuk mendukung Kemitraan Transisi Energi yang Adil (*Just Energy Transition Partnership*, JETP) di Indonesia. Kemitraan Inggris-Indonesia dalam transisi energi rendah karbon juga dilaksanakan melalui program MENTARI, yang memberikan bantuan teknis untuk reformasi kebijakan dan regulasi pasar energi. Program ini sudah dimulai sejak tahun 2020 dan dikelola oleh Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. ANTARA