JAKARTA –
**Borneonews - Bandung**, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa program sertifikasi tanah yang telah dilaksanakan selama tujuh bulan terakhir berhasil mencetak nilai tambah ekonomi mencapai Rp1.465 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Dalam paparan AHY, ia merinci bahwa sejak tanggal 22 Februari hingga pertengahan September 2024, kontribusi dari beberapa sumber pajak berkat program sertifikasi tanah cukup signifikan. Kontribusi Pajak Penghasilan tercatat mencapai Rp11 triliun, diikuti oleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai Rp29,5 triliun. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berkontribusi sebesar Rp7,5 triliun, sementara Hak Tanggungan menjadi yang terbesar dengan total Rp1.421 triliun. Hak Tanggungan sendiri merupakan instrumen yang memfasilitasi masyarakat dalam memanfaatkan aset tanah mereka. Dengan hak ini, warga dapat mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, seperti pengembangan usaha. AHY menekankan komitmennya untuk terus memperluas program sertifikasi tanah melalui skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga dapat mencapai target 100 persen atau mencakup 120 juta bidang tanah pada akhir tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa selama periode tujuh bulan kepemimpinannya, sebanyak 900.744 sertifikat elektronik berhasil diterbitkan. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan, yakni 46 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sertifikat elektronik ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur administrasi pertanahan bagi masyarakat serta memberikan perlindungan dari potensi ancaman yang disebabkan oleh mafia tanah. "Melalui transformasi dari buku hijau ke sertifikat digital, kami memastikan semua data terkait legalitas tanah dapat terintegrasi dan mudah diakses dalam database kami," ujar AHY. Dengan adanya sertifikat digital ini, peluang untuk diambil alih oleh mafia tanah dapat diminimalkan. Kementerian ATR di bawah pimpinan AHY juga mencatat bahwa redistribusi tanah kepada masyarakat mencapai 12,5 juta hektar pada tahun 2024, melebihi target nasional yang hanya 9 juta hektar. "Kami berharap tanah yang didistribusikan ini dapat dikelola secara produktif oleh masyarakat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Ini merupakan bagian dari usaha kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutup AHY. ANTARA