JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Indonesia telah meluncurkan Laporan Hasil Tahunan PBB 2023, hasil kerja sama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Laporan ini menggambarkan pencapaian dan dampak yang telah dihasilkan selama tiga tahun pelaksanaan *United Nations Sustainable Development Cooperation Framework* (UNSDCF) 2021-2025. Kerja sama ini melibatkan 30 lembaga PBB yang berkomitmen untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan bahwa tahun 2023 dinilai sangat signifikan bagi Indonesia, terutama dengan posisinya sebagai Ketua ASEAN, yang membuka peluang untuk kerja sama regional. Dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi, Indonesia juga perlu memperkuat lembaga dan arsitektur kesehatan. Menteri Suharso menegaskan komitmennya kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) serta menangani isu-isu global penting seperti perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, dan ketimpangan sosial. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa lima tahun ke depan menjadi momen penting bagi Indonesia untuk melaksanakan tiga pilar transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang mencakup Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola. Laporan ini juga merinci kemajuan yang telah dicapai dalam berbagai aspek TPB/SDGs, yang diorganisir berdasarkan empat area strategis dalam UNSDCF. Di bawah area pembangunan manusia yang inklusif, terdapat peningkatan dalam sistem perlindungan sosial yang telah mencakup lebih dari 118 juta penerima manfaat yang terdaftar dalam berbagai program yang disediakan pemerintah. Kerja sama dengan Badan Pangan Nasional juga menunjukkan hasil positif, mendukung inisiatif kesehatan dan gizi sebanyak 25 ribu anak sekolah. Selain itu, pengobatan bagi penduduk yang hidup dengan HIV dan menggunakan obat antiretroviral meningkat signifikan dari 33 persen pada Desember 2022 menjadi 40 persen pada Desember 2023. Dalam bidang transformasi ekonomi, PBB telah membantu lebih dari 900 pabrik untuk mengadopsi teknologi terbaru, memperkuat daya saing ekonomi mereka, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dukungan diberikan kepada lebih dari 330 ribu petani untuk memperbaiki praktik pertanian, sedangkan industri kelapa sawit meningkatkan pengelolaan limbah dan pemanfaatan produk, baik di tingkat kebun maupun pabrik. Dalam area pembangunan hijau, perubahan iklim, dan bencana alam, PBB berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak lebih dari 87 juta ton dan menyediakan energi bersih bagi 134 ribu rumah tangga melalui pembangkit listrik tenaga minihidro dan sistem solar *fotovoltaik* atap. Langkah-langkah untuk mengurangi dan mendaur ulang limbah juga menghasilkan pengurangan limbah laut sebanyak 420 ribu ton. Dalam upaya mencapai TPB/SDGs, Indonesia berhasil mengumpulkan 2,2 miliar dolar Amerika Serikat melalui obligasi tematik, memberikan dampak positif kepada sekitar 6,4 juta penduduk. Lebih dari 800 juta dosis vaksin juga berhasil didistribusikan menggunakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) yang dikembangkan oleh PBB. Menteri Suharso menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum ini untuk menciptakan kemitraan yang lebih kuat dan inklusif dengan PBB serta memperkuat kolaborasi di antara lembaga pemerintah, badan-badan PBB, mitra pembangunan, dan sektor swasta untuk memajukan agenda pembangunan Indonesia. Koordinator Residen PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menambahkan bahwa PBB akan terus bekerja sama dengan Bappenas dan pemerintah Indonesia, tidak hanya untuk memenuhi target TPB/SDGs tetapi juga mencari solusi inovatif yang mendukung pertumbuhan inklusif, pembangunan hijau yang rendah karbon, serta transformasi digital. ANTARA