MAKASSAR –
**Borneonews - Mamuju**, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, baru-baru ini meluncurkan penggunaan *Kartu Kredit Pemerintah Daerah* (KKPD), sebuah kartu elektronik yang dirancang untuk memperkuat sistem transaksi pemerintahan. Peluncuran ini bertujuan untuk mengedepankan transaksi non-tunai yang lebih aman, dengan harapan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi kemungkinan praktik ilegal dalam pengelolaan keuangan. Dalam acara tersebut, yang dilangsungkan di Mamuju pada hari Kamis, Bahtiar menyampaikan bahwa inovasi ini sangat penting bagi pengembangan sektor keuangan daerah. Ia menjelaskan bahwa dengan adanya KKPD, proses transaksi pemerintah akan lebih transparan dan terhindar dari penyimpangan. "Kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat (BPKPD) yang telah bekerja keras dalam mewujudkan inovasi ini," ungkap Bahtiar. Peluncuran KKPD ini juga bertepatan dengan pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di seluruh Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kesempatan ini, Bahtiar juga menjelaskan tentang pengenalan opsen pajak, yaitu pungutan tambahan pajak yang dikenakan sesuai persentase tertentu. Menurutnya, penerapan opsen pajak ini merupakan langkah yang cerdas dan inovatif dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan memperkuat koordinasi antar anggota TP2DD. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja TP2DD dalam mempercepat digitalisasi dan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Sulawesi Barat. "Inti dari kegiatan ini adalah mendorong inovasi serta optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), di samping memperbaiki belanja daerah," tutur Masriadi. Ia berharap ada sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan pemungutan opsen pajak serta pemanfaatan data yang lebih efisien. Acara peluncuran KKPD ini dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat, Ketua DPRD Sulbar, serta perwakilan dari Bank Indonesia dan lembaga vertikal lainnya. Dalam rangka memperkuat komitmen semua pihak, juga dilakukan penandatanganan pakta integritas antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat, serta penghargaan diberikan kepada kabupaten-kabupaten yang aktif mendukung program ini. ANTARA