BANDAR LAMPUNG –
**Borneonews - Bandarlampung**, Dinas Pertanian (Distan) Kota Bandarlampung menginformasikan bahwa sejumlah 186 hektare lahan sawah di kota ini harus dilindungi dari alih fungsi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Bandarlampung, Erwin, pada sebuah kesempatan di kota tersebut. Lebih lanjut, Erwin mengungkapkan bahwa lahan sawah seluas 186 hektare tersebut sudah terhubung dengan sistem *irigasi* yang memadai dan oleh karena itu, tidak boleh diubah menjadi fungsi lain. Menurut data yang ada, lahan pertanian di Bandarlampung secara keseluruhan mencapai sekitar 433,74 hektare, yang tersebar di sembilan kecamatan, sedangkan lahan terbanyak berada di wilayah Rajabasa. Erwin juga mencatat bahwa terdapat banyak lahan pertanian kecil yang dimiliki oleh individu, sehingga pihaknya tidak dapat mengintervensi apabila pemilik lahan tersebut ingin mengubahnya menjadi perumahan atau fungsi lainnya. Hal ini menunjukkan tantangan dalam mempertahankan lahan pertanian di tengah kebutuhan akan ruang untuk pembangunan. Ia mengakui bahwa jumlah lahan sawah di Kota Bandarlampung memang mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan ini mengakibatkan hasil panen padi juga tidak mencukupi kebutuhan pangan masyarakat setempat. "Untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kota Bandarlampung, kami harus bergantung pada daerah penyangga, karena hasil panen padi yang ada di kota ini tidak memadai," jelasnya. Dalam konteks perolehan hasil panen, Susi, Penyuluh Pertanian dari Dinas Pertanian Kota Bandarlampung, menyebutkan bahwa pada musim tanam gadu saat ini, hasil panen mencapai 5,8 ton. Dia menambahkan bahwa jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan musim rendeng, yang biasanya menghasilkan lebih dari 6 ton. "Meskipun dengan keterbatasan lahan, kami bersyukur masih dapat melaksanakan panen, meskipun hasilnya masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat di kota ini," ungkapnya. ANTARA