BANDUNG –
**Borneonews - Majalengka**, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, yang terletak di Jawa Barat, baru-baru ini berhasil memperoleh dana insentif fiskal sebesar Rp6,01 miliar dari pemerintah pusat. Pemberian dana ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang ditunjukkan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem selama tahun 2024. Dedi Supandi, Penjabat (Pj) Bupati Majalengka, menekankan bahwa penghargaan ini didasarkan pada keberhasilan Kabupaten Majalengka dalam mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem serta menurunkan angka kasus stunting. Hal ini diungkapkan Dedi dalam sebuah konferensi pers di Majalengka pada hari Kamis. Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa Pemkab Majalengka berkolaborasi dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk melakukan verifikasi dan validasi data mengenai warga miskin. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa jumlah kepala keluarga (KK) yang tergolong miskin di Majalengka mengalami penurunan signifikan, dari 50.058 KK menjadi 37.244 KK. Selain itu, Pemkab Majalengka juga telah mempersiapkan anggaran sekitar Rp424 miliar untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan, dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya Pemkab untuk melaksanakan strategi yang lebih efektif dalam pengurangan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting. Dalam rangka menurunkan angka stunting, berbagai program telah diterapkan, termasuk Pemberian Makanan Tambahan (*PMT*) yang berbasis pangan lokal untuk ibu hamil, menyusui, serta balita. Dedi menegaskan bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat dan menekan angka stunting. Pada tahun 2023, angka stunting tercatat menurun menjadi 3,12 persen, dengan 2.465 balita dari total 79.101 balita yang telah diukur tergolong mengalami stunting. Dedi Supandi juga menyatakan bahwa Pemkab Majalengka terus melaksanakan berbagai langkah konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan yang diambil meliputi program pangan murah, bantuan untuk rumah tidak layak huni (*rutilahu*), Bantuan Langsung Tunai (*BLT*) mitigasi El Nino, Program Keluarga Harapan (*PKH*), serta bantuan pangan dari cadangan beras pemerintah. Selain itu, subsidi untuk sembako murah juga menjadi bagian dari strategi ini. Dengan berbagai langkah yang diambil, Pemkab Majalengka berharap dapat semakin mengurangi angka kemiskinan dan stunting di daerah tersebut, sehingga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera di masa mendatang. ANTARA