MAKASSAR –
**Borneonews - Makassar**, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, telah memberikan tanggapan terkait permasalahan yang muncul dalam proses seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI). Terdapat indikasi bahwa proses tersebut melanggar aturan saat pelaksanaan *fit and proper test* yang diorganisir oleh Komisi A DPRD Sulsel. Zudan menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan kajian mendalam. Ia mengungkapkan bahwa seluruh berkas terkait masih berada di DPRD, dan akan ada komunikasi lebih lanjut dengan DPRD yang baru setelah pelantikan berlangsung. Zudan juga mengemukakan bahwa dirinya belum sepenuhnya memahami persoalan yang dihadapi, terutama mengenai pelanggaran yang terjadi dalam *fit and proper test* yang dilaksanakan pada 16-17 April 2024. "Belum ada laporan yang masuk kepada kami sehingga saya masih belum mengetahui secara jelas apa yang menjadi masalah utama," jelas Zudan kepada wartawan setelah menghadiri Rapat Paripurna pengesahan APBD Pokok 2025 di Kantor DPRD Sulsel. Menyinggung isu terkait pelantikan calon komisioner KPID-KI yang problematik, Zudan menegaskan bahwa ia tidak memiliki informasi terkait hal tersebut. Ia melanjutkan bahwa berkas hasil seleksi juga belum diteruskan oleh pimpinan DPRD Sulsel ke Pemprov Sulsel. "Kami akan menunggu proses ini. Semuanya masih ada di DPRD, dan kami akan menanyakan mengenai mekanisme setelah DPRD yang baru dilantik," tuturnya. Lebih lanjut, Zudan mengingatkan pentingnya menghormati peran mitra di DPRD. Ia menegaskan bahwa dalam urusan pemerintahan, setiap pihak harus mematuhi kewenangan masing-masing. "Kami sangat menjaga etika birokrasi dalam bekerja," tambahnya. Ketika ditanya apakah proses seleksi KPID-KI di Sulsel masih bisa diulang, Zudan menjawab bahwa mekanisme tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD Sulsel. "Persoalan ini memang merupakan kewenangan mereka," ucapnya. Separately, Ni'matullah Erbe, pimpinan DPRD Sulsel, mengungkapkan bahwa persoalan KPID-KI yang belum terselesaikan telah menjadi perhatian serius. Dari hasil Rapat Pimpinan Fraksi, terdapat desakan dari delapan fraksi untuk segera meneruskan proses tersebut ke Pemprov Sulsel. Namun, pimpinan DPRD yang baik yang sudah mengundurkan diri maupun yang masih menjabat sepakat untuk mengirimkan berkas ke Pemprov, namun dengan catatan. "Kemungkinan kami akan mengirimkan dalam bentuk memori, mengingat ini adalah akhir masa jabatan. Apakah nanti Pak Gubernur mau melanjutkan atau tidak, itu urusan beliau," ujarnya. Ni'matullah menyoroti ketidaksamaan bila masalah ini dibiarkan tanpa penyelesaian di masa akhir jabatan, yang dapat membebani anggota DPRD yang baru. Ia juga telah menyusun catatan kronologi permasalahan yang memuat enam halaman penjelasan mengenai situasi serta hasil pemeriksaan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel. "Apakah nanti Gubernur mau melanjutkan pelantikan atau mengulang seleksi, saya sudah membuat kronologi menjelaskan proses dan isu yang ada. Terserah keputusan beliau," tambahnya. Berkas tersebut direncanakan akan diserahkan ke Pemprov Sulsel pada 23 September 2024, menjelang pelantikan DPRD yang baru pada 24 September 2024. Ni'matullah menegaskan bahwa DPRD tidak lebih dari melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemprov melalui Diskominfo untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan. Sebelumnya, pada 16-17 April 2024, Komisi A DPRD Sulsel telah melaksanakan uji kelayakan kepada 21 calon KPID dan 15 calon KI. Namun, pelaksanaan tersebut berlangsung secara tertutup, padahal seharusnya sesuai dengan ketentuan yang ada, dilaksanakan secara terbuka dan tanpa adanya proses perangkingan. Penumuman hasil seleksi yang diduga tidak mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD Sulsel selaku juru bicara juga menimbulkan masalah, hingga menyebabkan Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel mengajukan laporan terkait dugaan pelanggaran ke BK DPRD Sulsel. ANTARA