BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarmasin**, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi, telah menyampaikan penghargaan Merdeka Award 2024 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan terhadap keberhasilan program kolaborasi yang berbasis teknologi dan dinilai positif oleh pemerintah pusat. Pemberian penghargaan tersebut berlangsung di Jakarta, di mana Menkominfo menyerahkan secara simbolis Merdeka Award 2024 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Muhammad Muslim, bersama dengan enam lembaga lainnya. Lembaga yang juga menerima penghargaan adalah Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bank Syariah Indonesia, PLN, Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Bank Mandiri. Dalam sambutannya, Menkominfo menekankan bahwa Merdeka Award 2024, yang diselenggarakan bekerja sama dengan salah satu media nasional, merupakan bentuk penghargaan yang didorong oleh ide-ide inovatif dari lembaga dalam memajukan program layanan publik yang memanfaatkan teknologi. Ia berharap penghargaan ini dapat memotivasi daerah lain untuk terus menggali inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi. Lebih lanjut, Budi menyampaikan harapannya agar acara penghargaan semacam ini dapat diadakan setiap tahun, sehingga semakin banyak daerah yang termotivasi untuk berinovasi dalam pelayanan publik. Sementara itu, Muhammad Muslim, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa penghargaan yang diterima oleh Pemprov Kalsel ini akan menjadi pendorong untuk terus meningkatkan pelayanan publik dalam bidang teknologi. Dia menjelaskan bahwa keberhasilan program kolaborasi berbasis teknologi yang diakui oleh pemerintah pusat hingga dapat meraih Merdeka Award 2024 merupakan upaya yang terus mendapat perhatian dari gubernur untuk memajukan teknologi informasi di Kalimantan Selatan. Muslim menjelaskan lebih lanjut bahwa program ini telah berkontribusi pada penciptaan sistem teknologi yang lebih efisien di setiap perangkat daerah. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*SPBE*) akan memungkinkan pengawasan kinerja perangkat daerah dilakukan secara lebih mudah dan efektif. Ia juga menekankan bahwa teknologi ini akan terus dikembangkan dan dievaluasi agar peningkatan pelayanan dapat terus ditingkatkan. ANTARA