JAKARTA –
**Borneonews - Berau, Kalimantan Timur**, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang melaksanakan penyelidikan yang mendalam untuk mengungkap sindikat penyelundupan benih bening lobster (*BBL*) di Indonesia. Penekanan dalam penyidikan kini meluas tidak hanya sebatas kepada kurir, namun juga menjangkau hingga pemodal yang terlibat. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono, atau yang akrab disapa Ipunk, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai instansi dalam membongkar jaringan penyelundup. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (*PPATK*) untuk menelusuri aliran dana dari pemodal utama. Pemantauan ini juga melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Polri, serta TNI Angkatan Laut. Selain itu, kolaborasi dengan pihak keamanan bandara atau *aviation security (Avsec)* juga diperkuat untuk melakukan pengawasan secara berlapis guna mencegah penyaluran ilegal komoditas BBL ke luar negeri. Ipunk menjelaskan bahwa berbagai modus penyelundupan benih bening lobster semakin beragam. Salah satunya adalah dengan melakukan pengemasan ulang BBL di rumah kemas sebelum dikirim. Di jalur darat, pelaku tak jarang mengganti kendaraan dalam jarak tertentu untuk mengelabui petugas. Ia menyatakan, "Mereka cukup cerdas dalam berpindah kendaraan. Walaupun demikian, saya percaya anggota kami dapat menerapkan strategi yang tepat untuk penangkapan." Selama ini, Vietnam diketahui menjadi tujuan utama penyelundupan komoditas ini, disebabkan oleh tingginya permintaan untuk budi daya lobster di negara tersebut. KKP juga telah memetakan beberapa lokasi yang menjadi titik rawan untuk aktivitas penyelundupan BBL, termasuk Batam sebagai lokasi penyeberangan utama, serta Merak, Palembang, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali untuk lalu lintas darat. Di sisi lain, pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada pengawasan. KKP juga telah menjalin kerja sama dengan Vietnam dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan BBL melalui jalur resmi. Kerja sama ini mencakup pengiriman tenaga ahli budi daya lobster ke Indonesia untuk pertukaran ilmu dan teknologi. Proyek tersebut sudah berjalan selama setahun dan dilakukan di beberapa lokasi seperti Lombok, Bali, dan Batam melalui balai budi daya air laut yang dikelola oleh KKP. "Kita akan terlebih dahulu melakukan modeling atau proyek percontohan untuk budi daya," tambah Ipunk. Setelah fase modeling berjalan dan terbukti berhasil, KKP berencana untuk menerapkan metode tersebut di berbagai zona yang memiliki potensi untuk budi daya lobster. Lebih lanjut, Ipunk menyebutkan peran penting Satuan Tugas (*Satgas*) Project Management Office 724 (*PMO-724*), yang dibentuk pada pertengahan Mei lalu. Satgas ini bertujuan untuk memperkuat sinergi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengawasan kebijakan dan transformasi tata kelola lobster, yang merupakan langkah strategis dalam mencegah penyelundupan BBL. Ipunk melaporkan bahwa sejak Januari, telah berhasil digagalkan penyelundupan lebih dari 3 juta ekor benur dengan nilai ekonomi hampir Rp400 miliar, hasil dari operasi bersama dengan berbagai kementerian dan lembaga. Meskipun demikian, ia juga mencatat bahwa meskipun penyelundupan telah berkurang, upaya untuk menghilangkannya secara total masih diperlukan. "Kita terus berupaya memberikan yang terbaik," ujarnya. ANTARA