JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengarahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk menjalankan penyelidikan mendalam terkait tuduhan kebocoran data sensitif wajib pajak yang diduga tersebar di internet. Ia menyatakan, "Saya telah menugaskan direktur jenderal pajak serta pejabat terkait di kementerian untuk mengevaluasi isu ini. Direktur jenderal pajak, Suryo Utomo, beserta tim TI akan memberikan penjelasan secara rinci," setelah menghadiri sidang pleno mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 pada hari Kamis. Tuduhan kebocoran data tersebut muncul setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, membagikan tangkapan layar dari situs *Breach Forums* di platform sosial X. Dalam unggahannya, seorang individu yang dikenal dengan nama Bjorka menawarkan 6 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk dijual pada tanggal 18 September 2024. Data yang bocor itu tidak hanya mencakup NPWP, tetapi juga nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, alamat email, dan informasi pribadi lainnya. Penjual tersebut dilaporkan meminta uang sebesar Rp150 juta untuk seluruh kumpulan data tersebut. Dalam unggahan yang sama, Teguh juga mengungkapkan bahwa data yang bocor mencakup informasi terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka serta Kaesang Pangarep. Kebocoran ini juga menyasar Sri Mulyani dan sejumlah menteri lainnya, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi; Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan; serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Setelah penyelidikan selesai, kementerian berencana untuk menggelar konferensi pers guna memberikan pembaruan mengenai temuan yang didapat. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa tim teknis mereka saat ini tengah menyelidiki masalah ini. "Tim teknis kami secara aktif menyelidiki laporan tentang kebocoran data ini," ungkap Dwi Astuti, Direktur Pembinaan, Pelayanan, dan Humas di direktorat jenderal tersebut. ANTARA