MAKASSAR –
**Borneonews - Maros, Sulawesi Selatan**, Pemerintah Inggris telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, terutama dengan Pemerintah Kabupaten Maros, dalam upaya pelestarian ekologi di wilayah tersebut. Kerja sama ini menjadi langkah penting untuk mempertahankan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam kunjungan yang berlangsung pada Kamis, Menteri Inggris untuk Pembangunan Internasional, Perempuan, dan Kesetaraan, Anneliese Dodds, menyambangi beberapa desa di Kabupaten Maros untuk meninjau program-program yang telah diimplementasikan. Bupati Maros, Chaidir Syam, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kedatangan Menteri Dodds dan dukungan yang diberikan untuk pelaksanaan program kerja sama ini. Chaidir Syam menjelaskan bahwa saat ini, Pemerintah Inggris sedang menerapkan Program *TAKE* (Transfer Anggaran Berbasis Ekologi) di Kabupaten Maros. Program ini berpotensi untuk menciptakan *IAD* (Integrated Area Development) yang dapat mengatasi masalah terkait perhutanan sosial di daerah tersebut. Meskipun hampir 50 persen dari wilayah Kabupaten Maros merupakan area hutan, masyarakat tetap dapat mencapai kesejahteraan dengan memanfaatkan sumber daya hutan secara bijaksana, tanpa merusak lingkungan. Chaidir percaya bahwa program ini sangat bermanfaat karena tidak hanya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan penghidupan mereka melalui pengelolaan hutan. Dalam penyelenggaraan Program *TAKE*, Pemerintah Kabupaten Maros bekerja sama dengan TAF (The Asia Foundation) serta PINUS sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal. Mereka berperan dalam mendampingi masyarakat untuk menyusun dokumen perencanaan, dokumen pemantauan, serta menyusun contoh-contoh dokumen yang berguna dalam pengembangan desa. Saat ini, dari 80 desa yang ada di Kabupaten Maros, 55 desa di antaranya telah menjadi desa mandiri berkat beragam program dan kebijakan yang diterapkan. Chaidir mencatat bahwa sejak pendampingan dimulai pada tahun 2020-2021, belum ada satupun desa yang dapat dinyatakan mandiri. Hal ini menunjukkan kemajuan signifikan yang dicapai berkat dukungan dari Pemerintah Inggris. Menteri Dodds meyakini bahwa kolaborasi antara Inggris dengan mitra lokal seperti Pemerintah Kabupaten Maros berkontribusi pada pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan, khususnya dalam mendorong inisiatif perhutanan sosial. Dia menekankan pentingnya program ini dalam menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal, serta mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. ANTARA