BORNEONEWS, Sampit - Kepala Desa (Kades) Kenyala, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Sahewan Harianto memberikan tanggapan terkait aksi damai yang dilakukan oleh sekelompok warga yang menuntut transparansi pengelolaan keuangan desa pada Rabu, 18 September 2024 lalu.
Dalam aksi tersebut, warga mengkritik kurangnya keterbukaan terkait dana desa dan berbagai hal terkait kepemimpinan Sahewan tahun 2019 hingga sekarang.
Sahewan menegaskan selama ia menjabat, semua proses pengelolaan keuangan telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dan KPK.
“Terkait tudingan warga bahwa pengelolaan dana desa tidak transparan, saya tegaskan bahwa kami telah menjalankan semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami juga telah memasang baliho transparansi dana desa di Kantor Desa Kenyala,” kata Sahewan, Jumat, 20 September 2024.
Ia mengaku, kitidakhadirannya saat aksi damai berlangsung tersebut karena dirinya sedang berada di Sampit untuk mengurus dana desa.
Lanjutnya, setiap kebijakan yang diambil termasuk pengelolaan dana, selalu melalui mekanisme musyawarah desa. Sebelum musyawarah desa, terlebih dahulu dilakukan pramusyawarah untuk menampung aspirasi warga dari setiap RT.
Terkait musyawarah desa, ia menegaskan bahwa undangan musyawarah merupakan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui RT masing-masing. Kehadiran dalam musyawarah adalah pilihan warga.
“Desa Kenyala ini cukup luas, ada 10 RT, sehingga segala keputusan diambil melalui musyawarah desa. Jika ada tuduhan kami tidak transparan, itu tidak benar. Kami sudah mengikuti aturan dan prosedur,” ujarnya.
Ia juga mengklarifikasi mengenai proses hukum yang saat ini sedang berjalan terkait dugaan penyalahgunaan keuangan desa. Menurutnya, seluruh perangkat desa, termasuk ketua RT dan pelaksana kegiatan, sudah diproses oleh Kejaksaan Negeri Sampit. Namun, kasus tersebut kini telah dikembalikan ke Inspektorat untuk audit lebih lanjut.
“Proses ini belum selesai karena desa-desa diaudit secara bergiliran oleh Inspektorat. Jika nantinya ditemukan kesalahan dan ada kerugian negara, kami siap bertanggung jawab. Saya dan perangkat desa siap dibina oleh Inspektorat maupun Kejaksaan agar bisa menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas,” tegasnya.
Dirinya juga menjawab tudingan bahwa tidak ada pembangunan selama masa kepemimpinannya. Menurutnya, pembangunan desa bukan hanya soal membangun gedung-gedung baru, tetapi juga membangun masyarakat agar memiliki akhlak mulia. Ia menambahkan, ada kendala dalam pemeliharaan kantor desa karena lahan yang masih dalam status sengketa, sehingga perbaikan tidak bisa dilakukan.
“Jika kantor sudah dibangun, kita hanya perlu memeliharanya. Namun, kami belum bisa memelihara karena lahan kantor desa belum memiliki legalitas yang jelas. Kami bahkan berusaha untuk melakukan sertifikasi tanah, tetapi masih ada masalah yang harus diselesaikan,” katanya.
Perihal pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Desa Kenyala, pelaporan merupakan tanggung jawab yang membuat proposal. Misalnya sekolah atau kesehatan mengajukan pendanaan dari perusahaan, dirinya sifatnya hanya mengetahui.
Pada tahun 2022, desa tersebut menerima bantuan CSR dari empat perusahaan, yakni PT Silva Sari, PT Maju Aneka Sawit, PT Sukajadi Sawit Mekar, dan PT Karunia Kencana Permai Sejati 3. Total dana CSR terkumpul sebesar Rp300 juta dari 3 perusahaan, sedangkan PT Silva sari membantu bahan bakar. Bantuan tersebut digunakan untuk menyewa alat berat guna melakukan normalisasi Sungai Kenyala, yang sering menyebabkan banjir di beberapa RT.
“Normalisasi sungai sudah kami laksanakan dari RT 1 sampai RT 5, dan perusahaan sudah menerima laporan dari kami. Sungai yang dulunya tidak bisa dilewati air sekarang sudah bisa dialirkan. Itu sudah 2 tahun lalu jadi wajar jika sekarang tumbuhan kembali tumbuh subur,” ungkapnya.
Harianto menyayangkan adanya ketegangan politik yang masih terasa di desa pasca pemilihan kepala desa beberapa tahun lalu. Menurutnya, ada kelompok warga yang belum bisa menerima hasil pemilihan tersebut, yang menyebabkan ketegangan terus berlanjut. Di desa Kenyala terdapat kurang lebih 700 warga desa yang tersebar di 10 RT, sehingga menurutnya aksi tersebut belum mewakili masyarakat karena hanya dilakukan segelintir warga.
“Saya ingin kita fokus pada pembangunan desa, bukan terus terjebak dalam perpecahan. Saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama demi kemajuan Kenyala,” tutupnya.
Harianto juga menyinggung masalah kekosongan 2 perangkat dan menyebutkan bahwa proses rekrutmen sudah dikonsultasikan dengan Camat Telawang terdahulu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Rencananya, perekrutan akan dilaksanakan pada bulan Januari mendatang, dengan prosedur seleksi yang ketat sesuai peraturan yang berlaku. Namun muncul kekhawatiran apabila seleksi dilangsungkan dan ada yang tidak terima dengan hasilnya dengan lapang dada desa tersebut akan kembali bergejolak.
Sebelumnya diberitakan, sekelompok warga Desa Kenyala menggelar aksi damai di kantor desa pada Rabu, 18 September 2024, menuntut Kepala Desa (Kades) Sahewan Harianto mundur dari jabatannya. Aksi tersebut berlangsung tanpa kehadiran perwakilan perangkat desa.
Aksi damai tersebut dikoordinatori Loling, mereka memprotes kurangnya transparansi pengelolaan dana desa dan minimnya pembangunan infrastruktur sejak tahun 2019. Juga mengkritik kinerja pemerintahan desa yang dinilai buruk, termasuk kekosongan jabatan kaur desa selama 2 tahun.
Sekretaris Camat Telawang, Wahyudi, hadir mendengarkan keluhan warga dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Camat dan Bupati. Ia meminta masyarakat bersabar dan memastikan pihak kecamatan akan mencari solusi terbaik, termasuk soal kekosongan jabatan di pemerintahan desa. (DEWI PATMALASARI/H)
